Kemenkeu Hidupkan Bond Stabilization Fund Jaga Stabilitas Rupiah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengaktifkan kembali skema Bond Stabilization Fund mulai Kamis (7/5/2026) guna memperkuat nilai tukar rupiah. Langkah ini diambil sebagai respons atas volatilitas pasar obligasi dan kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang menekan stabilitas keuangan domestik.

Pengaktifan inisiatif internal Kementerian Keuangan ini bertujuan menjaga stabilitas pasar obligasi, khususnya dalam mengendalikan yield SBN agar tidak memicu aksi jual oleh investor. Skema ini dijalankan secara mandiri di luar kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagaimana dilansir dari Money.

"Saya punya Bond Stabilization Fund sendiri. Sebenarnya sudah ada, tapi tidak pernah dijalankan. Saya mau hidupkan lagi," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kebijakan strategis ini akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat untuk meredam dampak kenaikan yield yang sempat menyentuh angka 6,7 persen dari sebelumnya 5,9 persen. Lonjakan imbal hasil tersebut berbanding terbalik dengan harga obligasi sehingga berisiko merugikan pemegang aset.

"Besok sudah jalan," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kemenkeu mengantisipasi potensi kerugian modal atau capital loss yang dapat mendorong investor asing menarik dana mereka dari pasar Indonesia. Untuk memaksimalkan efektivitas kebijakan, otoritas fiskal akan menjalin komunikasi intensif dengan otoritas moneter.

"Kalau yield naik, harga bond turun. Investor bisa kena capital loss, dan itu bisa memicu aksi keluar," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menjaga kedaulatan mata uang nasional di tengah tekanan eksternal yang kuat.

"Kita akan koordinasi dengan bank sentral. Tapi ini cara saya untuk bantu jaga rupiah," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Sementara itu, tekanan terhadap rupiah dipicu oleh kombinasi sentimen global dan faktor musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Selasa (5/5/2026) mengidentifikasi bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat menjadi penyebab utama.

"Kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada beberapa faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman," ujar Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia.

Kenaikan yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang mencapai 4,47 persen telah memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang. Hal ini memperparah pelemahan nilai tukar di berbagai negara termasuk Indonesia.

"Terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia," kata Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia.