Kemenkeu Optimistis Minat Lelang Sukuk Tetap Terjaga di Tengah Geopolitik

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyatakan keyakinannya bahwa minat investor terhadap lelang Surat Berharga Negara (SBN) syariah atau sukuk tetap stabil pada Selasa (14/4/2026). Keyakinan ini muncul di tengah bayang-bayang ketidakpastian geopolitik global yang sempat dikhawatirkan menekan penawaran masuk.

Deni Ridwan, Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu, menjelaskan bahwa memanasnya situasi geopolitik menyebabkan investor nonresiden cenderung mengambil sikap menunggu atau wait and see. Fenomena ini berdampak pada dinamika penawaran karena investor asing selama ini menjadi pilar pendukung kelebihan permintaan atau oversubscription.

"Jadi kita harapkan sebetulnya ketegangan geopolitik ini bisa lebih cooling down, [dan] kita harapkan investor yang dari nonresiden bisa kembali lagi, sehingga kita [bisa] mendapatkan price yang lumayan kompetitif," kata Deni Ridwan, Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu di Jakarta.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, pemerintah tetap optimistis karena mayoritas kepemilikan SBN saat ini masih dikuasai oleh investor domestik. Porsi kepemilikan pemodal asing saat ini tercatat hanya berada di kisaran 13% hingga 14% dari total struktur yang ada.

Deni menegaskan bahwa dominasi investor dalam negeri ini membuat gejolak geopolitik di luar negeri tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap minat lelang di pasar domestik. Hal ini tercermin dari hasil lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada pekan sebelumnya.

Pemerintah berhasil memenangkan sukuk senilai Rp15 triliun pada lelang Selasa (7/4/2026) lalu. Meskipun total penawaran yang masuk sedikit menurun sekitar 1,32% menjadi Rp30,57 triliun, angka tersebut dinilai tidak jauh berbeda dibandingkan hasil lelang pada 10 Maret 2026 yang mencapai Rp30,98 triliun.

Data lelang periode April 2026 menunjukkan adanya lonjakan permintaan yang signifikan pada instrumen tenor pendek. Bahkan, salah satu seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) mencatatkan bid-to-cover ratio yang menembus angka lebih dari 10 kali lipat.

Pada seri SPNS tenor 1 bulan, pemerintah menyerap dana sebesar Rp0,500 triliun dari total penawaran yang masuk senilai Rp5,311 triliun. Sebagai perbandingan, pada lelang periode sebelumnya, seri yang sama diserap Rp1,200 triliun dari total penawaran masuk Rp1,700 triliun.

Kondisi serupa terjadi pada SPNS tenor 6 bulan di mana penawaran masuk melonjak hingga Rp3,071 triliun namun hanya diserap sebesar Rp500 miliar oleh pemerintah. Pada lelang terdahulu, tenor ini mendapatkan penawaran Rp1,715 triliun dengan jumlah serapan mencapai Rp1,650 triliun.