Kemenkop Percepat Operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengambil langkah strategis untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui penguatan kolaborasi nasional. Upaya ini diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026.

Dilansir dari Detikcom, pertemuan tersebut melibatkan para kepala dinas koperasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Agenda utama berfokus pada sinkronisasi kebijakan demi memastikan KDKMP berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi di level akar rumput.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memberikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah dan kementerian terkait atas kelancaran pembentukan badan hukum program strategis nasional ini. Dukungan konsisten sangat dibutuhkan mengingat tantangan operasional yang akan segera dimulai.

"Saya mengapresiasi kepada semua Kepala Dinas Koperasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, karena kita berhasil melaksanakan Instruksi Presiden tentang pembentukan badan hukum KDKMP," ujar Ferry dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Tahap awal peresmian operasional KDKMP dijadwalkan menyasar wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan total 1.061 unit. Wilayah Nganjuk di Jawa Timur dipilih menjadi lokasi simbolis untuk peresmian perdana operasionalisasi tersebut.

Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat sebanyak 37.327 unit KDKMP telah dan sedang dibangun di berbagai penjuru tanah air. Dari jumlah tersebut, 8.927 unit unit di antaranya sudah rampung 100 persen, lengkap dengan fasilitas gerai, gudang, serta sarana pendukung lainnya.

"Keberhasilan KDKMP ini bukan sekadar badan hukum atau bangunan, tapi harus berfungsi menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat," tegas Ferry.

Payung Hukum dan Visi Ekonomi Global

Pemerintah saat ini tengah memproses Instruksi Presiden (Inpres) baru sebagai landasan hukum operasionalisasi lintas sektor. Draft aturan tersebut telah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk mengatur model bisnis hingga rekrutmen sumber daya manusia.

"Poin-poinnya berisi tentang model bisnisnya, tentang rekrutmen SDM untuk operasionalisasinya, kemudian sistem informasi manajemen dan lain sebagainya," katanya.

Ferry memproyeksikan jika 83 ribu KDKMP mampu beroperasi dengan sehat, Indonesia akan mencatatkan sejarah sebagai negara dengan jumlah koperasi desa aktif terbesar di dunia. Keberadaan lembaga ini diharapkan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi nasional sesuai amanat konstitusi.

"Keberadaan KDKMP ini, diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan simpul perekonomian di desa-desa atau kelurahan. Bahkan secara agregat diharapkan koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi utama yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional," ucap Ferry.

Rakornas ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, serta Direktur Utama LPDB-KUMKM Krisdianto. Sinergi antar-pemangku kepentingan diyakini menjadi kunci kemandirian ekonomi rakyat.

"Semoga perjuangan kita ini menjadi langkah besar membangun perekonomian rakyat yang mandiri, kuat, dan sejahtera, serta menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional," ujar Ferry.