Kemenperin gandeng pemerintah daerah perkuat akses IKM ke layanan SNI

1 jam yang lalu

jadi kerja sama dengan Disperindag. IKM itu 'nature'-nya pasti lebih dekat dengan dinas perindustrian di daerah masing-masing

Bandung (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di daerah-daerah guna memperkuat akses industri kecil menengah (IKM) dalam layanan sertifikasi Standard Nasional Indonesia (SNI).

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari mengatakan kolaborasi tersebut menjadi kunci karena pelaku IKM secara alami lebih dekat dengan pemerintah daerah dalam mengakses layanan industri.

“Ya, jadi kerja sama dengan Disperindag. IKM itu naturenya pasti lebih dekat dengan dinas perindustrian di daerah masing-masing,” kata Emmy Suryandari di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Ia menjelaskan kedekatan tersebut membuat Disperindag menjadi penghubung penting agar layanan balai dan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Perindustrian dapat diakses IKM secara lebih cepat dan langsung di daerah.

Menurut dia, mekanisme tersebut juga bertujuan memastikan informasi dan layanan SNI tidak lagi bergantung pada pihak ketiga yang berpotensi menambah beban biaya bagi pelaku IKM.

“Jadi kami menginformasikan ke Disperindag bahwa ada fasilitas ini di balai kami. Ini yang kami arahkan,” ujarnya.

Baca juga: Kemenperin perkuat penerapan SNI baja guna jaga keamanan konstruksi

Baca juga: Kemenperin kawal pelaksanaan SNI hingga P3DN, jaga industri keramik

Emmy menambahkan pemerintah telah menyediakan berbagai insentif untuk mempercepat sertifikasi SNI bagi IKM, termasuk diskon tarif layanan pengujian hingga 75 persen dari tarif dasar yang berlaku.

Selain itu, untuk kategori tertentu seperti usaha mikro dan wirausaha baru, layanan pengujian dapat dikenakan tarif hingga 0 rupiah (Rp0) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyebut adanya fasilitas pendampingan tanpa biaya bagi IKM, mulai dari penyusunan dokumen SNI, penerapan ISO 9001 (International Organization for Standardization 9001) atau sistem manajemen mutu, hingga perbaikan tata letak produksi dan alur proses manufaktur.

“Misalnya mereka bisa memperoleh diskon pengujian, kemudian pendampingan penyusunan dokumen SNI tanpa biaya,” kata Emmy.

Kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur skema tarif dan layanan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bagi industri mikro dan kecil.

Emmy menegaskan berbagai layanan tersebut banyak dimanfaatkan oleh IKM sektor makanan, air minum dalam kemasan (AMDK), dan garam, dengan AMDK menjadi yang paling dominan.

Dari sisi kelembagaan, Kemenperin mencatat laboratorium dan lembaga sertifikasi telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan cakupan sekitar 40 komoditas dan lebih dari 200 variasi produk.

Ia juga menyampaikan kinerja layanan yang terus berjalan, dengan sekitar 14.310 laporan hasil uji (LHU) dan 1.153 sertifikat SNI diterbitkan dalam satu tahun terakhir.

Selain penguatan layanan, Kemenperin turut memperluas jaringan laboratorium pengujian di luar Jawa melalui peningkatan kapasitas balai, transformasi kelembagaan, serta penguatan akreditasi ISO/IEC 17025.

“Pemerintah sebenarnya untuk SNI hadir untuk IKM. Hanya saja memang harus langsung, hubungan langsung,” katanya.

Ia menegaskan tantangan utama saat ini adalah memastikan informasi layanan benar-benar tersampaikan ke IKM melalui Disperindag dan jaringan balai di daerah.

Baca juga: Asosiasi sebut penguatan balai uji Kemenperin pacu kualitas produk

Baca juga: Kemenperin sebut penerapan SNI memacu pertumbuhan industri furnitur

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.