Kemenperin Pastikan Pasokan Plastik Aman di Tengah Gejolak Selat Hormuz

Kementerian Perindustrian memitigasi dampak dinamika geopolitik di Selat Hormuz terhadap rantai pasok bahan baku petrokimia dan industri plastik nasional guna memastikan kelancaran produksi di dalam negeri. Penegasan ini disampaikan usai pertemuan dengan pelaku industri hulu hingga hilir di Jakarta pada Kamis (16/4), sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas langkah mitigasi bersama terhadap potensi gangguan distribusi global. Pertemuan tersebut melibatkan pelaku industri petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga sektor daur ulang plastik.

“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Menperin Agus, Menteri Perindustrian.

Pemerintah mencatat adanya gangguan pada struktur harga produk plastik akibat lonjakan biaya logistik dan perpanjangan waktu pengiriman dari luar negeri. Durasi pengiriman bahan baku yang biasanya memakan waktu 15 hari kini dilaporkan membengkak menjadi rata-rata 50 hari.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi” ungkap Agus, Menteri Perindustrian.

Kementerian Perindustrian menilai situasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian sektor petrokimia nasional. Salah satu strategi yang dibahas adalah mengurangi ketergantungan pada material impor melalui optimalisasi sumber daya domestik.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” ujarnya, Menteri Perindustrian.

Para investor turut menyuarakan aspirasi agar pemerintah memberikan perlindungan lebih kuat bagi pasar domestik dari masuknya produk impor. Selain itu, terdapat wacana pengembangan bahan baku substitusi nafta menggunakan sumber alternatif seperti Crude Palm Oil (CPO).

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” tutur Agus, Menteri Perindustrian.

Upaya diversifikasi bahan baku tetap menjadi fokus pemerintah meskipun aspek keekonomian CPO saat ini masih dinilai cukup tinggi. Langkah ini diambil agar daya saing produk manufaktur tetap terjaga di tengah persaingan bahan baku global yang semakin ketat.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” pungkasnya, Menteri Perindustrian.