Kementan Jelaskan Rencana Investasi Peternakan China Rp 1,4 Triliun

Kementerian Pertanian bersama Kadin Indonesia mengklarifikasi rencana investasi perusahaan asal China senilai Rp 1,4 triliun pada sektor peternakan ayam petelur di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Kerja sama yang menyasar wilayah Aceh tersebut dipastikan tetap mengedepankan perlindungan terhadap peternak rakyat dan regulasi anti-monopoli.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pertemuan dengan Kadin untuk memastikan investasi tersebut memberikan manfaat nyata. Penguatan produksi nasional dan penciptaan lapangan kerja menjadi syarat mutlak dalam setiap masuknya modal asing ke subsektor peternakan.

"Kemudian juga pada rapat hari ini juga termasuk mengklarifikasi terkait dengan pemberitaan, yang mana ada rencana investor China yang akan melakukan investasi di peternakan ayam petelur. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Cecep dari perwakilan dari Kadin," ujar Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.

Agung menegaskan bahwa setiap pembangunan industri perunggasan harus dilakukan secara terukur melalui kemitraan yang melibatkan koperasi dan pelaku usaha lokal. Hal ini selaras dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memperkuat struktur industri dari hulu hingga hilir.

"Kita ingin industri ini tumbuh sehat. Karena itu pemerintah mendorong model kemitraan yang melibatkan pelaku lokal, peternak rakyat, dan BUMN sebagai bagian dari penguatan rantai pasok nasional," kata Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.

Pemerintah saat ini tengah fokus pada model Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) untuk menjaga keseimbangan pasar di tengah kondisi produksi telur yang sedang surplus. Fokus utama Kementan adalah penguatan distribusi dan perlindungan posisi tawar peternak mandiri agar tidak tersisih.

"Investasi harus memperkuat produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga ketahanan pangan, bukan justru membuat peternak rakyat tersisih di negaranya sendiri," ujar Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.

Kondisi surplus ini juga menjadi perhatian para ahli karena tantangan utama saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan produksi telur. Fokus pemerintah harus beralih pada pengelolaan rantai pasok yang lebih efisien bagi peternak kecil.

"Kondisi produksi telur kita saat ini surplus. Tantangan utamanya bukan lagi peningkatan produksi, melainkan penguatan pasar, distribusi, dan perlindungan terhadap peternak rakyat," tambah Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peternakan, Cecep M. Wahyudin, menyebut bahwa kabar investasi tersebut masih dalam tahap awal atau sosialisasi. Kadin Indonesia berperan sebagai pintu masuk bagi delegasi asing, termasuk The China Egg Industry Chain Business Delegation yang berkunjung pada 21 April 2024 lalu.

"Perlu kami jelaskan bahwa itu adalah tahap awal adanya rencana atau keinginan investor dan delegasi dari China yang berminat untuk masuk ke Indonesia untuk mengembangkan peternakan ayam di Indonesia. Jadi masih tahap sosialisasi," ujar Cecep M. Wahyudin, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peternakan.

Rencana investasi tersebut mencakup pembangunan breeding farm, pabrik pakan, dan fasilitas pengolahan telur di Koridor Sumatra melalui Aceh. Cecep memastikan pihak asing tidak akan menjadi integrator vertikal karena terbentur aturan larangan monopoli dalam UU No. 5/1999.

"Kemudian juga Kadin beserta dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi terus menggenjot upaya bagaimana mempercepat dan memperbesar peternak rakyat, jadi antara berita dan kenyataan ini sangat jauh dari kenyataan," jelas Cecep M. Wahyudin, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peternakan.

Pemanfaatan teknologi modern dari China diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi nasional melalui integrasi horizontal. Kadin berharap inisiatif ini dapat mendukung kemandirian pangan di daerah-daerah melalui Satgas Protein yang telah dibentuk.

"Kadin berharap inisiatif ini dapat direplikasi di berbagai daerah, sehingga terbentuk kedaulatan pangan di masing-masing wilayah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Cecep M. Wahyudin, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peternakan.

Ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad, mengingatkan pentingnya mengandalkan industri lokal untuk program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, peternak mandiri domestik memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan protein tanpa ketergantungan asing.

"Industri dalam negeri dan peternak mandiri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan protein hewani tanpa harus bergantung pada kerja sama pihak luar negeri," kata Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Indef.

Sementara itu, Guru Besar UGM Budi Guntoro menekankan bahwa posisi tawar peternak kecil harus diperkuat melalui koperasi di tengah surplus struktural. Pembukaan ruang bagi modal besar asing dikhawatirkan dapat memperlebar ketimpangan pasar yang sudah ada.

"Dalam kondisi surplus, langkah yang tepat adalah memperkuat koperasi dan kemitraan lokal, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar atau asing," tegas Budi Guntoro, Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan UGM.