Kementerian ESDM Ubah RUPTL 2025&2034 Demi Percepat Transisi Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang membahas revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 guna menyesuaikan kebutuhan listrik nasional agar lebih adaptif pada Rabu (15/4/2026). Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengonfirmasi adanya sejumlah koreksi yang sedang didiskusikan dalam regulasi tersebut di Gedung DPR. Dilansir dari Detik Finance, penyesuaian ini bertujuan agar aturan penyediaan listrik nasional dapat mengikuti perkembangan zaman secara fleksibel.

Rencana perubahan ini sebelumnya telah disuarakan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sejak Maret 2026 setelah dirinya ditunjuk memimpin Satgas Transisi Energi Baru Terbarukan. Fokus utama dalam revisi ini adalah percepatan program dedieselisasi serta pembangunan infrastruktur energi bersih seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Dan saya juga akan berencana untuk mengubah RUPTL," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada pertengahan Maret lalu.

Menurut Bahlil, transisi dari penggunaan pembangkit berbahan bakar solar menjadi sangat krusial mengingat memanasnya situasi di Timur Tengah yang mengganggu stabilitas pasokan minyak dunia. Optimalisasi potensi energi terbarukan domestik dianggap sebagai solusi utama untuk menjaga ketahanan energi nasional dari gejolak harga komoditas global.

Sebagai informasi tambahan, dokumen RUPTL 2025-2034 yang saat ini berlaku sebenarnya baru saja diluncurkan pada Mei 2025. Dalam skema awal tersebut, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW untuk periode sepuluh tahun mendatang.

Komposisi penambahan daya tersebut direncanakan terdiri dari 42,6 GW dari sektor energi baru terbarukan (EBT), 16,6 GW dari energi fosil, serta dukungan kapasitas penyimpanan atau storage sebesar 10,3 GW. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan proporsi menuju energi bersih dalam rencana tersebut mencapai angka 76 persen.