Kementerian PPPA Dorong Pemberdayaan Perempuan Melalui Kebun Pangan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong penguatan peran perempuan sebagai subjek penting dalam strategi ekonomi nasional melalui program Kebun Pangan Perempuan. Langkah ini dipaparkan dalam diskusi panel The 2026 Asia Grassroots Forum di Jakarta, Jumat (12/6/2026), sebagaimana dilansir dari Money.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menjelaskan bahwa kaum perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim, krisis pangan, serta tekanan ekonomi.

“Salah satu program yang diselenggarakan Kementerian PPPA adalah Kebun Pangan Perempuan, untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pengelolaan lahan dan penguatan komunitas perempuan. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan agar lebih berdaya secara ekonomi,” ujar Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI periode 2020–2024 Sandiaga Uno turut memberikan pandangan mengenai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat akar rumput. Kebutuhan utama pelaku usaha mencakup akses pendidikan, pasar, dan pembiayaan.

"Untuk itu, edukasi keuangan sangat penting agar pelaku usaha kecil tidak terjebak pada skema pembiayaan yang tidak sehat,” ujar Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI 2020–2024.

Infrastruktur digital yang menunjang layanan keuangan juga menjadi sorotan para pelaku industri perbankan dan telekomunikasi. Perancangan aplikasi yang ramah pengguna dinilai menjadi kunci utama penetrasi layanan keuangan digital.

"Hal ini menunjukkan produk digital perlu dirancang sesuai dengan kemampuan, kebiasaan, dan keterbatasan pengguna," ucap Tigor M. Siahaan, President Director Superbank.

Penyediaan jaringan internet yang merata menjadi fondasi dasar sebelum masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan digital tersebut secara optimal untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

”Masih terdapat titik-titik wilayah di Indonesia yang belum memiliki konektivitas memadai, terutama di daerah 3T. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi pondasi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital,” tutur Yessie D. Yosetya, Director and Chief Information Technology Officer PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini telah menyentuh angka 90 persen. Namun, masih terdapat kesenjangan sekitar 25 hingga 30 persen antara tingkat inklusi dengan literasi keuangan masyarakat.

Kesenjangan yang cukup besar juga terjadi di sektor financial technology (fintech), di mana tingkat literasi keuangan baru mencapai 13 persen sedangkan tingkat inklusinya sudah berada di angka 36 persen.