Kemkomdigi kejar 98 persen populasi bebas "blank spot" pada 2029

1 jam yang lalu

Pembangunan jaringan fiber optik hingga tingkat kecamatan saat ini masih berada pada kisaran 20 persen, sementara penetrasi internet rumah tangga tercatat sekitar 65 persen

Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menargetkan perluasan cakupan layanan telekomunikasi hingga 98 persen populasi pada 2029 sebagai upaya percepatan penanganan wilayah tanpa sinyal atau blank spot di seluruh Indonesia.

PIC Kebijakan Layanan Universal Telekomunikasi Kemkomdigi Thariq Abdullah M.l. Aziz mengatakan target tersebut berkaitan dengan penguatan jaringan tulang punggung atau backbone serta pengembangan fixed broadband di berbagai wilayah.

“Pembangunan jaringan fiber optik hingga tingkat kecamatan saat ini masih berada pada kisaran 20 persen, sementara penetrasi internet rumah tangga tercatat sekitar 65 persen,” kata dia dalam dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blank Spot se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu.

Selain akses, ia menyebut pembangunan infrastruktur juga mencakup penguatan jaringan backbone sebagai bagian dari penyediaan layanan internet di berbagai daerah.

Baca juga: Kemkomdigi akomodasi 722 titik layanan internet BAKTI di Kalsel

Dari sisi kebijakan, Kemkomdigi menekankan aspek keterjangkauan layanan internet dengan mengacu pada kisaran 2,5 persen dari pendapatan per kapita sebagai salah satu parameter kemampuan masyarakat berlangganan.

Ia menjelaskan, fiber optik menjadi prioritas utama karena dinilai memiliki ketahanan lebih baik terhadap cuaca maupun gangguan fisik dibandingkan jaringan lain.

Apabila pembangunan fiber optik belum memungkinkan, kata dia, pemerintah menggunakan alternatif terestrial wireless seperti microwave link untuk menghubungkan jaringan antarwilayah.

Sementara itu, layanan satelit ditempatkan sebagai opsi terakhir atau last resort, termasuk pemanfaatan program SATRIA yang dikelola BAKTI untuk menjangkau wilayah yang tidak terlayani jaringan utama.

Thariq juga menyampaikan bahwa peran pemerintah daerah diperlukan dalam penyediaan lahan menara, kemudahan perizinan, serta pengaturan retribusi bagi operator seluler.

“Pemerintah menjalankan program Kampung Internet dengan skema pembiayaan awal selama enam bulan bagi masyarakat di wilayah tertentu sebelum melanjutkan secara mandiri,” ujarnya.

Berdasarkan data terakhir, Kemkomdigi mencatat ada sekitar 3.029 desa di Indonesia yang masih blank spot atau wilayah tanpa akses internet hingga 2026.

Baca juga: Kemkomdigi jadikan AI dan 5G akselerator Indonesia Emas 2045

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.