Kenapa Pemerintah Genjot Belanja sejak Awal Tahun

WAKIL Menteri Keuangan Juda Agung menanggapi kritik belanja pemerintah yang tinggi di triwulan I-2026. Menurut dia, hal itu memang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.

Belanja pemerintah pada triwulan I-2026 tercatat bertumbuh 21,8 persen year on year (yoy), defisit anggaran mencapai 0,93 persen Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 240,1 triliun.

“Ini yang banyak sekali disorot soal defisit satu kuartal sudah 0,93 persen. Karena ini memang by design, pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi itu bukan di akhir tahun," kata Juda dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2026 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 di Jakarta pada Kamis, 7 Mei 2026, dikutip dari Antara.

Dengan belanja pemerintah digenjot di awal tahun, menurut Juda, pertumbuhan ekonomi bakal merata di keseluruhan tahun, dari kuartal I hingga IV-2026. Di tengah ketidakpastian geopolitik akibat adanya perang militer di kawasan Asia Barat dengan keterlibatan AS, Juda memuji capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen akibat didorong berbagai kebijakan pemerintah.

Apabila dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Cina, Singapura, Korea Selatan, dan AS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 lebih tinggi, hanya kalah dengan Vietnam. Namun, dia menegaskan bahwa fundamental Indonesia lebih baik ketimbang Vietnam dan tercermin dari cadangan devisa Vietnam yang di bawah 3 persen bulan impor, sedangkan Indonesia mendekati 6 persen.

Catatan baik lainnya, kata Juda, ialah inflasi April 2026 secara tahunan 2,42 persen yang diduga menjadi yang terendah dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi, dengan stabilitas yang terjaga. Begitu pula, defisit anggaran Indonesia juga bisa dijaga di bawah 3 persen dan utang terhadap PDB masih 40 persen.

“Inilah yang perlu kita jaga bersama, bagaimana kita bisa tumbuh tinggi, tetapi di sisi lain stabilitas ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang masih bisa kita jaga dengan baik,” ujar mantan Deputi Gubernur BI tersebut.

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia yang tinggi hingga menyentuh US$ 100 per barel dinilai tak membuat Indonesia tergoncang signifikan, bahkan menjadi salah satu negara yang paling resilien terhadap energy shock. Pasalnya, Indonesia memiliki minyak dan gas, batu bara, hingga energi terbarukan.

Berikutnya, pembiayaan utang disebut masih terjaga dengan baik yang saat ini sudah mencapai 35,1 persen terhadap APBN atau Rp 256,7 triliun dari awal tahun ini hingga 31 Maret 2026. Pemenuhan pembiayaan utang berjalan on-track melalui langkah antisipatif dan active cash & debt management untuk menjaga ketersediaan kas pemerintah yang memadai dan saldo anggaran lebih (SAL) yang tetap kuat.

Lebih lanjut, menurut Juda, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga masih baik kendati imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun sempat naik, tetapi kemudian stabil lagi. “Kalau yield masih bisa terjaga seperti ini, artinya apa? Artinya investor domestik maupun global masih percaya dengan kondisi fiskal kita. Kalau kondisi fiskalnya sudah jeblok, tentu saja dia akan meningkat drastis seperti pada saat krisis-krisis di 2008, 2018 dan sebagainya. Tapi sekarang ini bisa terjaga dengan baik,” ujar dia.

Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Filipina, India, Afrika Selatan, Meksiko, dan Brasil, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun relatif rendah, yakni 237 basis points (bps) per 4 Mei 2026 secara year to date (YTD). “Kita masih bisa menjaga spread dan ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap fiskal kita masih cukup kuat,” ucap Juda Agung.