Ketegangan AS dan Iran Meningkat di Timur Tengah

Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangkaian insiden militer dan pernyataan keras dari kedua belah pihak terjadi di kawasan Timur Tengah pada Selasa (26/5/2026), seperti dilansir dari Detikcom.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menembak jatuh pesawat nirawak pengintai milik militer Amerika Serikat serta melepaskan tembakan peringatan ke pesawat militer lain yang dituduh melanggar wilayah udara mereka.

Pihak militer Iran mengonfirmasi bahwa armada pertahanan udara mereka berhasil mengidentifikasi pergerakan pesawat pemburu-pembunuh utama Angkatan Udara Amerika Serikat tersebut sebelum mengambil tindakan tegas di lapangan.

"Unit pertahanan udara Korps Garda Revolusi Islam... mengidentifikasi dan menembak jatuh sebuah drone MQ-9," kata IRGC.

Merespons situasi keamanan yang semakin tidak menentu tersebut, Pemerintah Amerika Serikat melalui menteri luar negerinya memberikan peringatan keras mengenai akses jalur perdagangan internasional di kawasan perairan sensitif.

"Selat itu harus dibuka. Selat itu akan dibuka dengan cara apa pun, jadi selat itu harus dibuka," kata Rubio.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menilai tindakan pemblokiran jalur laut oleh pihak Iran merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional yang tidak dapat ditoleransi oleh dunia.

"What aconteceu di sana melanggar hukum, ilegal, tidak berkelanjutan bagi dunia, tidak dapat diterima," imbuh Rubio.

Di pihak lain, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menegaskan posisi politik negaranya bahwa seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kini berada dalam posisi yang tidak lagi aman.

"Yang pasti dalam hal ini adalah bahwa waktu tidak akan berputar mundur, dan bangsa-bangsa serta wilayah-wilayah di kawasan itu tidak akan lagi berfungsi sebagai perisai bagi pangkalan Amerika," kata Khamenei.

Sementara itu, selain konflik militer langsung, beredar pula laporan dari Middle East Eye mengenai upaya politik Amerika Serikat dan Israel untuk mengubah hak perwalian historis Yordania atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.