Ketika Guru Disebut “Berlebih”, Lapangan Justru Berkata Sebaliknya

Sedang Trending 1 jam yang lalu
Ilustrasi Henerated by AI

Angka itu terdengar meyakinkan: sekitar 490 ribu lulusan keguruan setiap tahun, sementara kebutuhan hanya puluhan ribu. Dari sini, muncul satu kesimpulan cepat—terlalu banyak guru, terlalu sedikit ruang.

Masalahnya, kesimpulan itu tidak sepenuhnya hidup di lapangan.

Di sejumlah daerah, terutama wilayah 3T, kekurangan guru masih menjadi persoalan harian. Satu guru mengajar beberapa kelas sekaligus bukan cerita langka. Bahkan, ada sekolah yang bertahan tanpa tenaga pengajar tetap. Dalam konteks ini, istilah “kelebihan guru” terdengar janggal—jika bukan keliru.

Masalahnya bukan pada jumlah, tetapi pada kegagalan distribusi yang dibiarkan bertahun-tahun. |

Negara belum benar-benar hadir memastikan guru sampai ke titik paling membutuhkan. Lulusan menumpuk di kota, sementara daerah terpencil terus menunggu. Ketika persoalannya distribusi, maka penghapusan program studi keguruan berisiko menjadi solusi yang tidak menyentuh akar masalah.

Ki Hajar Dewantara sejak lama menempatkan guru sebagai pusat pembentukan manusia, bukan sekadar tenaga kerja. Prinsip “tut wuri handayani” menegaskan bahwa pendidikan membutuhkan kehadiran, bukan sekadar kebijakan di atas kertas.

Di sisi lain, menjadikan “kebutuhan industri” sebagai tolok ukur relevansi pendidikan juga menyisakan persoalan. Pendidikan bukan pabrik tenaga kerja, dan guru bukan komoditas pasar.

Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan adalah proses pembebasan. Ketika ia direduksi menjadi alat produksi, yang hilang adalah daya kritis—dan pada akhirnya, kemerdekaan berpikir.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak berhenti di jumlah lulusan. Ia menyangkut sistem yang belum rapi, distribusi yang timpang, dan dukungan yang sering kali setengah hati.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan penghapusan, melainkan pembenahan. Memperkuat kualitas lulusan penting, tetapi memastikan mereka hadir di tempat yang tepat jauh lebih mendesak.

Jika tidak, kebijakan ini berisiko menjadi ironi tahunan: negara berbicara tentang kelebihan guru, sementara di sudut-sudut negeri, ruang kelas masih menunggu kehadiran mereka.

Dan di Hari Pendidikan Nasional, ironi semacam itu seharusnya tidak lagi dibiarkan menjadi kebiasaan.