Ketua Harian PSI: Saya Pastikan 1.000% Jokowi Tak Terlibat Pelaporan JK

Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali memastikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak terlibat dalam pelaporan terhadap Jusuf Kalla (JK). Ia menegaskan laporan tersebut tidak berkaitan dengan PSI maupun Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Ali merespons pelaporan terhadap JK ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) atas dugaan penistaan agama dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, diketahui merupakan kader PSI.

“Saya bisa pastikan 1.000% Pak Jokowi tidak terlibat di urusan ini. Saya pastikan 1.000% bahwa PSI tidak menjadi bagian daripada urusan ini,” kata Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (18/4).

Ia menegaskan pelaporan tersebut merupakan tindakan pribadi pelapor, bukan arahan dari organisasi partai. Menurutnya, posisi Sahat sebagai kader PSI tidak otomatis membuat langkah GAMKI menjadi sikap partai.

“Bahwa urusan lapor-melapor ini tidak ada hubungannya dengan PSI secara organisasi. Kebetulan bahwa Sahat menjadi salah satu pengurus daripada partai itu kan satu fakta. Tapi bahwa dia juga adalah Ketua Umum daripada OKP Kristen yang namanya GAMKI, itu adalah kenyataan,” ujarnya.

Ahmad Ali juga menilai tidak tepat jika muncul dugaan Jokowi berada di balik pelaporan tersebut. Ia meminta agar persoalan ini tidak diperkeruh dengan spekulasi.

“Atau kemudian Pak Jokowi di balik pelaporan ini? Kalau itu mungkin saya ingin bilang kepada beliau, sebaiknya bertabayyun, istighfar,” ucapnya.

Ia kembali menegaskan bahwa PSI tidak pernah memberikan perintah terkait pelaporan tersebut. Bahkan, kata dia, internal partai telah membahas agar tidak ikut terlibat dalam polemik tersebut.

“Karena sebagai Ketua Harian saya tahu betul bahwa tidak ada hubungan sama sekali dengan partai ini. Jadi laporan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan partai ini,” tegasnya.

Adapun dalam ceramahnya, JK menyampaikan soal perdamaian. Untuk berbicara perdamaian, maka harus perlu tahu kenapa orang berkonflik.

"Di Indonesia, penyebab konflik terbanyak adalah ketidakadilan. Ada tindakan pemerintah yang dipandang tidak adil oleh masyarakat," kata JK.

JK pun memberikan contoh: Konflik PRRI, Permesta, DI/TII, kemudian Poso dan Ambon.

"Itu semua sebenarnya berawal dari rasa tidak adil, meskipun ujungnya terkadang membawa masalah politik atau agama. PRRI mengatakan pemerintah tidak adil kepada daerah. Di Jawa Barat, DI/TII merasa tidak adil kenapa pejuang tidak memimpin," ujar JK.

"Ada juga karena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan, kemudian akibatnya ke agama kayak Poso, Ambon, DI/TII. Kenapa agama? Gampang dijadikan alasan konflik, kayak di Poso, Ambon, karena kedua-duanya, Islam dan Kristen, berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. 'Kalau saya bunuh orang Islam saya syahid, kalau saya mati pun saya syahid.' Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama," ujar JK.

JK tak berbicara hanya di situ. Ia kemudian melanjutkan penjelasan dengan mencontohkan konflik karena sumber daya alam, dan lain-lainnya.