Ketua PWNU se&Indonesia Desak PBNU Gelar Muktamar Akhir Juli 2026

Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menyelenggarakan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan silaturahmi yang berlangsung di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, pada Senin (27/4/2026).

Pertemuan ini dihadiri oleh 23 pimpinan PWNU dari berbagai daerah, baik secara langsung maupun melalui sambungan daring, sebagaimana dilansir dari Cahaya. Para pemimpin wilayah tersebut menegaskan perlunya percepatan agenda demi mengembalikan fokus organisasi pada kepentingan umat dan bangsa.

Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, memberikan konfirmasi mengenai kebenaran adanya dokumen kesepakatan yang ditujukan kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tersebut. Hal itu disampaikannya pada Selasa (28/4/2026) setelah koordinasi antarwilayah selesai dilakukan.

"Iya pertemuannya kemarin, di Cempaka Putih (Jakarta)," ujar Gus Kikin, Ketua PWNU Jawa Timur.

Gus Kikin menambahkan bahwa kehadiran para ketua wilayah merupakan bentuk upaya menjaga kemaslahatan jam’iyah Nahdlatul Ulama. Forum menekankan pentingnya kepastian jadwal Muktamar agar seluruh perangkat organisasi dapat bekerja secara efektif sesuai mandat Rapat Pleno awal tahun.

"Apabila sampai dengan bulan Agustus 2026 Muktamar belum diselenggarakan, maka PWNU dan PCNU menyatakan sikap mosi tidak percaya kepada PBNU," tegas dokumen tersebut.

Selain ancaman mosi tidak percaya, dokumen tersebut memuat poin desakan agar PBNU konsisten menjalankan hasil Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah tertanggal 18 Maret 2026. Hal ini mencakup percepatan penyelesaian Surat Keputusan (SK) kepengurusan dan pembentukan panitia pelaksana kegiatan nasional.

Sejumlah tokoh penting tercatat menandatangani kesepakatan ini, di antaranya Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin, Ketua PWNU Jawa Barat KH Juhadi Muhammad, dan Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif. Forum juga meminta agar daftar peserta tetap sudah ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum acara dimulai.