KKP kaji skema BBM khusus nelayan respons lonjakan biaya melaut

1 jam yang lalu

Langkah ini menjadi salah satu upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan tengah mengkaji skema harga bahan bakar minyak (BBM) khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap untuk merespons lonjakan biaya operasional melaut.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul keluhan nelayan terkait harga BBM non-subsidi yang telah menembus di atas Rp25 ribu per liter, keterbatasan akses, serta distribusi BBM subsidi yang belum merata.

“Langkah ini menjadi salah satu upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM,” ujar Latif dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Jumat.

Baca juga: KKP: Kawasan perairan barat Sumatera jadi fokus pengembangan LSMPA

Latif menambahkan, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas usulan harga khusus BBM bagi pelaku usaha perikanan.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perhubungan, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Keuangan.

“Hasil usulan rapat tersebut telah disampaikan untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” katanya.

Ia mengakui kenaikan harga BBM berpotensi menekan pendapatan nelayan dan pelaku usaha, bahkan dapat menyebabkan kerugian dalam operasional.

Meski demikian, Latif memastikan harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, sebagaimana diumumkan Kementerian ESDM.

Baca juga: Indonesia serukan penguatan pengawasan perikanan lintas negara

Namun, Latif mengakui tantangan di lapangan masih terjadi, terutama terkait distribusi yang belum merata serta akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan.

Selain itu, ia menyebut diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, guna memperbaiki tata kelola distribusi BBM bagi nelayan.

Latif menilai perbaikan distribusi menjadi kunci agar BBM subsidi tepat sasaran. Ia memastikan penguatan pengawasan serta penyederhanaan akses akan terus didorong bersama instansi terkait.

Sebagai langkah jangka pendek, ia mengatakan sejumlah kendala teknis seperti pengangkutan BBM di kapal pengangkut ikan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan.

Baca juga: KKP gandeng Korsel gelar pelatihan perkuat SDM kelautan RI

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.