Kolaborasi Cegah Stunting, Selamatkan Generasi Maluku Utara

INFO TEMPO - Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan tingkat prevalensi stunting di Maluku Utara mencapai 23,2 persen atau di atas rata-rata nasional yakni 19,8 persen. Kondisi ini membuat Gubernur Maluku Utara Sherly Laos langsung bertindak agar pemenuhan gizi anak dan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Pada 2018, prevalensi stunting di Maluku Utara mencapai 31,4 persen atau turun 8,2 persen dalam enam tahun terakhir. Halmahera Selatan menjadi kabupaten dengan prevalensi stunting di atas 30 persen.

Tingginya angka stunting ini tidak lepas dari rendahnya cakupan berbagai faktor determinan. Dari 39 indikator intervensi, hanya delapan yang mencapai cakupan di atas 80 persen. Sementara itu, sejumlah aspek krusial seperti pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah, pemberian imunisasi dasar, hingga akses makanan bergizi bagi anak masih berada di bawah 50 persen.

Gubernur Sherly meminta agar penanganan stunting menyentuh masyarakat secara langsung. Intervensi yang dilakukan harus dimulai sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak. “Kita ingin menghasilkan generasi yang sehat,” kata dia. Namun, pemerintah menyadari, upaya penanganan stunting tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci.

Sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan swasta membuat penanganan stunting akan memberikan hasil yang sesuai harapan. Pendekatan kolaboratif ini pun terlihat di Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan, Halmahera Selatan. Sebuah desa yang masuk dalam prioritas penanganan stunting dan dekat dengan operasional Harita Nickel.

Melalui Program Soligi Zero Stunting, Harita Nickel sejak 2022 telah melakukan pendekatan integrasi dalam penanganan stunting. Tak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga mencakup edukasi orang tua, penguatan kapasitas kader posyandu, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar. “Stunting harus ditangani secara menyeluruh agar hasilnya berkelanjutan,” kata EVP External Relations Harita Nickel, Latif Supriadi.

Bersama pemerintah desa dan masyarakat, Harita Nickel menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah. Bahkan, warga berpartisipasi menghibahkan lahan untuk pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu). “Ini bukan hanya soal lahan, tetapi juga mencerminkan adanya rasa memiliki dan kepercayaan dari masyarakat terhadap upaya yang dijalankan bersama,” ujar Latif. Hal ini pula yang menjadi fondasi penting agar program yang dibangun dapat berkelanjutan.

Masyarakat juga menjadi ujung tombak sebagai kader posyandu. Seorang kader di Desa Soligi, Murni aktif berkunjung ke rumah-rumah penduduk dengan balita berisiko stunting sekaligus memberikan penyuluhan kepada para ibu. Upaya ini menunjukkan hasil nyata. Dari 25 anak yang mengalami atau berisiko stunting, kini tersisa empat anak.

Secara kuantitatif, program ini telah mendampingi 354 anak, mendistribusikan 300 paket pemberian makanan tambahan (PMT), serta membina 13 kader posyandu sepanjang 2024. Hingga akhir 2025, sebanyak 21 anak berhasil keluar dari kondisi stunting atau risiko stunting. Dampak kualitatif juga mulai terlihat, Desa Soligi kini memiliki kader-kader yang aktif melakukan deteksi dini.

Sementara kemitraan multipihak terus berjalan secara intensif, integratif, dan berkelanjutan nyatanya tantangan penanganan stunting tetap ada. Keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas, serta akses air bersih masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan bersama.

Ke depan, keberlanjutan program menjadi fokus utama. Pemerintah desa mulai mengambil peran lebih besar, terutama dalam mendukung operasional fasilitas kesehatan dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun. Harapannya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mampu melanjutkan upaya pencegahan stunting secara mandiri. (*)