Komisi II DPR dan Kemendagri Dorong Integrasi Identitas Digital

Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri membahas urgensi integrasi data kependudukan digital dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (20/4/2026). Langkah ini bertujuan agar masyarakat tidak perlu lagi membawa KTP fisik atau dokumen cetak lainnya dalam mengakses berbagai layanan publik.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa seluruh data biometrik penduduk seperti wajah dan sidik jari sudah tersimpan dalam basis data Dukcapil. Integrasi ini diharapkan mencakup layanan kepolisian, perpajakan, hingga sektor pertanahan melalui sistem identitas tunggal.

"Kami sering menggambarkan di ruang Komisi ini, harusnya dompet kita itu sudah enggak perlu lagi berisi kartu-kartu. Bahkan KTP pun sudah enggak perlu kita bawa," kata Rifqi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Pemanfaatan data digital ini dinilai akan memudahkan verifikasi bagi aparat penegak hukum maupun petugas layanan administrasi negara. Rifqi mencontohkan penggunaan pemindai biometrik untuk pengecekan data kendaraan hingga pelaporan pajak tahunan.

"Pergi ke kantor pajak, udah enggak perlu lagi disuruh menyetor kartu NPWP. Ya cukup kantor pajak pakai sidik jari, cek wajah kita atau retina kita, sudah ketahuan. Dengan NIK kita maka akan muncul juga nomor pajak kita," kata dia.

Rifqi juga menyoroti potensi integrasi data untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan pendidikan. Ia mendorong penerapan Single Identity Number (SIN) secara menyeluruh.

"Atau bahkan nomor pajak sudah enggak perlu, ya di NIK itulah juga kemudian ada nomor pajak. Maka ketahuan di situ Rifqi suah lapor SPT atau belum, kemudian Rifqi punya kewajiban pajak di mana yang belum," tambah dia.

Proses legislasi formal untuk revisi UU Administrasi Kependudukan saat ini sedang menunggu respons dari Pimpinan DPR terkait penunjukan perwakilan pemerintah. Rifqi menyebut Panja RUU Adminduk telah resmi dibentuk di Komisi II.

"Harusnya, kita sudah punya data itu secara digital dan seluruh data itu terhubung harusnya melalui satu sistem yang baik. Dan itu cukup dibuat melalui Single Identity Number," ujar dia.

Rapat ini juga menjadi momentum untuk menyempurnakan tata kelola administrasi kependudukan di Indonesia. Rifqi menegaskan pentingnya setiap warga negara hanya perlu mengingat satu nomor identitas saja.

"Setiap penduduk Indonesia yang lahir, dia hanya cukup mengingat SIN-nya, maka dengan dia mengingat SIN-nya, SIN itulah yang akan membawa dia pada pelayanan publik di seluruh Republik ini," lanjut dia.

Menutup pernyataannya mengenai urgensi revisi undang-undang, Rifqi menjelaskan bahwa diskusi tersebut tetap menghormati proses administrasi negara yang sedang berjalan.

"Karena itu, sambil menunggu surat Presiden dan menghormati proses formal, rapat hari ini diagendakan untuk membahas urgensi revisi UU Adminduk sebagai upaya memperbaiki tata kelola administrasi kependudukan di Indonesia," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, melaporkan perkembangan data kependudukan terkini. Berdasarkan data terbaru, penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa dengan tingkat perekaman KTP elektronik mencapai 98 persen.

"Penduduk kita sekarang ini dari data terakhir 288.315.089 jiwa Ketua. Jumlah perempuan dan laki-laki sangat tipis. Ini nggak, kalau kita lihat trennya memang dari masa ke masa seperti ini beda tipis saja antara perempuan dan laki-laki. Kemudian kita sudah berhasil untuk melakukan perekaman KTP-el ini hampir 98%," kata Bima Arya dalam rapat.

Mengenai ketersediaan stok, Bima memastikan kelangkaan blanko KTP yang marak terjadi beberapa tahun lalu kini telah teratasi melalui sistem e-katalog. Ia menjamin stok di daerah tetap tercukupi.

"Kemudian blanko yang tadinya penuh dengan permasalahan sebelum tahun 2023 begitu ya. Nah sekarang ketika sistem lelangnya sudah diterapkan ya dan kita berpindah dari sistem lelang ke e-katalog. Kemudian juga anggaran dari pusat saya kira menjadi lebih signifikan maka hampir tidak ditemui lagi kelangkaan blanko KTP di daerah-daerah," kata Bima Arya.

Pihak Dukcapil terus melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk menjaga stabilitas ketersediaan kartu fisik tersebut bagi warga yang masih membutuhkan.

"Beberapa tahun lalu sebelum 2022 agak banyak daerah-daerah yang masih krisis blangko KTP. Kami sendiri berkeliling ke daerah, Dukcapil selalu memastikan bahwa blangko ini cukup stoknya begitu," tambahnya.

Namun, Bima mengakui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) saat ini masih di bawah 10 persen. Kemendagri menargetkan angka tersebut melonjak hingga 20 persen pada tahun ini.

"Kemudian aktivasi IKD, IKD ini masih di bawah 10 persen aktivasi IKD ini. Kendalanya ya tentu karena seluruh rakyat belum mengalami insentif untuk menggunakan itu. Jadi kalau dulu zaman COVID kan kita punya PeduliLindungi yang kalau tidak punya itu maka kita tidak bisa kemana-mana. Nah jadi IKD kita belum ke sana," ujar Bima Arya.

Untuk meningkatkan keamanan dan validasi data, Kemendagri akan mengimplementasikan teknologi biometrik baru guna mencegah penggunaan identitas palsu oleh robot atau sistem.

"Tahun ini kita akan menerapkan liveness detection. Ya jadi agar semuanya bisa dikonfirmasi ketika membuat KTP, ketika membuat IKD itu betul-betul orangnya. Jadi tidak robot, bukan fake begitu. Ini teknologi liveness detection, jadi langsung selfie dan kemudian terkonfirmasi bahwa itu bukan fake, bukan palsu, dan bukan robot," ujarnya.

Bima optimistis bahwa penerapan fitur verifikasi wajah secara langsung ini akan mendorong percepatan adopsi IKD secara nasional.

"Itu mulai tahun ini. Dan artinya kalau liveness detection ini kemudian berjalan dengan baik, maka aktivasi IKD akan melonjak. Ya targetnya tahun ini 20% ya Pak Teguh ya? 20% gitu," lajut Bima Arya.