Komisi III DPR RI Pantau Kinerja Polda NTT, Puji Kepemimpinan Irjen Rudi Darmoko

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) – Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI melakukan peninjauan langsung terhadap kinerja penegakan hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (22/4/2026). Kunjungan yang dipusatkan di Bandara El Tari dan Mapolda NTT ini bertujuan mengawasi implementasi hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., menyatakan bahwa NTT menjadi titik strategis untuk melihat langsung bagaimana aparat penegak hukum menangani berbagai isu krusial.

Beberapa agenda yang dibahas meliputi penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, narkotika, hingga pemberantasan korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi III memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Kapolda NTT, Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. Pendekatan hukum yang dijalankan Polda NTT dinilai tidak hanya tegas secara prosedur, tetapi juga menonjolkan sisi humanis.

"Arah kebijakan yang saya dorong adalah memastikan penegakan hukum berjalan seimbang dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Kehadiran Polri harus dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat," ujar Irjen Rudi Darmoko dalam pemaparannya.

Ia menambahkan, Polda NTT saat ini fokus pada penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta perluasan implementasi keadilan restoratif (restorative justice) guna menghadirkan rasa keadilan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Senada dengan hal itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kunjungan legislatif ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi. "Kolaborasi yang solid akan mendorong penegakan hukum yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan di NTT," ungkapnya.

Selain membahas kasus-kasus spesifik, Komisi III DPR RI juga menekankan pentingnya percepatan adaptasi terhadap sistem hukum modern pasca berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Transparansi anggaran dan efektivitas program prioritas di daerah turut menjadi poin utama dalam dialog tersebut.

Kunjungan reses ini menegaskan komitmen DPR RI dalam memastikan institusi kepolisian di daerah mampu menciptakan rasa aman yang nyata melalui kepemimpinan yang terukur dan terarah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.