Komite Kehakiman DPR Filipina Setujui Pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte

Komite Kehakiman DPR Filipina menyepakati adanya dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte pada Rabu, 29 April 2026. Keputusan ini diambil setelah 53 anggota komite secara bulat menemukan cukup bukti terkait tuduhan penyalahgunaan dana publik dan ancaman terhadap keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Proses hukum ini akan berlanjut ke sidang pleno Kongres pada bulan depan untuk menentukan apakah kasus tersebut layak diteruskan ke Senat. Berdasarkan aturan konstitusi, dukungan minimal sepertiga anggota DPR diperlukan agar persidangan pemakzulan resmi dapat digelar oleh para senator.

Jika dalam persidangan nanti terbukti bersalah, Sara Duterte terancam dicopot dari jabatannya dan dilarang menduduki jabatan politik seumur hidup. Langkah hukum ini didorong oleh koalisi masyarakat sipil dan organisasi sayap kiri yang menyoroti kekayaan tidak wajar milik sang Wakil Presiden.

Kuasa hukum Duterte menyatakan bahwa hasil pemungutan suara di tingkat komite tersebut sudah diperkirakan sebelumnya oleh pihak mereka.

"Temuan adanya bukti yang cukup oleh komite kehakiman DPR bukanlah hal yang tidak terduga, mengingat arah proses yang telah berlangsung," ujar pengacara Duterte sebagaimana dilansir Reuters.

Pihak pembela juga mengkritik prosedur yang dijalankan oleh DPR karena dianggap melampaui batas kewenangan konstitusional yang seharusnya diterapkan dalam tahap verifikasi pengaduan.

"Kami dengan hormat menegaskan bahwa proses di hadapan komite tersebut menyimpang dari rancangan konstitusional. Alih-alih membatasi diri pada pengaduan yang telah diverifikasi, proses tersebut meluas ke hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dari persidangan penuh," lanjut pengacara Duterte.

Pihak pembela kembali mempertegas keberatan mereka terhadap perluasan cakupan materi yang dibahas selama rapat komite tersebut.

"Kami dengan hormat tetap berpendapat bahwa proses di hadapan komite telah menyimpang dari desain konstitusional. Alih-alih membatasi diri pada pengaduan yang telah diverifikasi beserta lampirannya, proses tersebut justru meluas ke hal-hal yang semestinya menjadi bagian dari persidangan penuh," tambah pengacara Duterte dalam pernyataan resmi yang dikutip Kontan.

Di sisi lain, Senat Filipina menyatakan kesiapannya secara finansial untuk menyelenggarakan persidangan jika berkas perkara dari DPR telah diserahkan. Presiden Pro Tempore Senat Panfilo Lacson menjelaskan bahwa anggaran untuk keperluan tersebut telah dialokasikan dalam Undang-Undang Alokasi Umum 2025.

Menurut laporan Philippine News Agency (PNA) pada Selasa, 28 April, dana yang tersedia mencapai 27 juta peso Filipina, di mana baru sekitar 500.000 peso yang terpakai untuk pengiriman dokumen tahun lalu. Lacson menekankan bahwa dana tersebut bersifat berkelanjutan dan berlaku selama dua tahun.

Konflik politik ini menandai keretakan total hubungan antara Sara Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang sebelumnya memenangkan pemilu 2022 secara berpasangan. Selain menghadapi pemakzulan, keluarga Duterte juga mendapat tekanan internasional setelah mantan Presiden Rodrigo Duterte dijadwalkan menghadapi persidangan di Mahkamah Pidana Internasional terkait kebijakan perang narkoba.