Komnas HAM dorong pengawasan teknis untuk perkuat kualitas MBG

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga level teknis di lapangan untuk memperkuat kualitas, keamanan pangan dan keberlanjutan program pemerintah tersebut.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan pengawasan tidak cukup bersifat administratif, tetapi harus mencakup seluruh proses operasional.

“Pengawasan harus sampai ke level teknis di lapangan, mulai dari produksi makanan hingga distribusi ke sekolah,” ujarnya usai kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) mengenai pemenuhan hak anak, hak atas pangan, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman dalam tata kelola serta penyajian program MBG di Jakarta, Rabu.

Ia menilai skala besar MBG menuntut sistem pengendalian yang ketat agar manfaat program tetap optimal dan risiko dapat diminimalkan sejak awal.

“Karena program ini sangat besar, harus dipastikan 'zero tolerance' (toleransi nol) terhadap dampak negatif, baik jangka pendek seperti keracunan maupun jangka panjang,” katanya.

Baca juga: BGN siapkan regulasi klaster SPPG untuk tentukan besaran insentif

Komnas HAM juga mencatat adanya sejumlah data awal yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan sistem pengawasan, termasuk laporan kejadian keracunan yang masih dalam tahap pendalaman.

Meski demikian, Pramono menekankan bahwa program MBG tetap memiliki nilai strategis dan perlu dilanjutkan dengan perbaikan berkelanjutan, bukan dihentikan.

Dalam konteks pengawasan, Komnas HAM mendorong keterlibatan berbagai lembaga untuk memperkuat akuntabilitas, baik dari sisi internal pemerintah maupun eksternal.

“Maka perlu keterlibatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), inspektorat, bahkan pengawas independen,” ujarnya.

Selain itu, pengawasan juga perlu didukung partisipasi publik sebagai bagian dari transparansi dan kontrol sosial terhadap program.

Baca juga: BGN tingkatkan kualitas MBG, SOP di SPPG diperketat

Ia menambahkan, pendekatan pengawasan yang komprehensif dari hulu ke hilir akan membantu memastikan program berjalan efektif sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kita ingin melihat tata kelola dari hulu ke hilir program MBG ini,” ujarnya.

Komnas HAM memastikan akan menyusun rekomendasi berbasis kajian untuk mendukung penyempurnaan pelaksanaan MBG, terutama dalam aspek teknis, kesehatan dan tata kelola, agar manfaatnya semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

Diskusi tersebut menghadirkan dokter dan ahli gizi masyarakat lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Dr dr Tan Shot Yen MHUM serta Direktur Kebijakan Publik dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar PhD.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.