Komnas HAM tekankan penguatan keamanan dan pemulihan Papua

2 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan penguatan langkah penanganan keamanan serta percepatan pemulihan korban dalam merespons dinamika kekerasan di sejumlah wilayah Papua, termasuk di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan langsung di lapangan dengan berkoordinasi bersama aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat guna memastikan penanganan berjalan komprehensif.

“Kami sudah melakukan pemantauan, bertemu gubernur, kapolda, dan mendatangi lokasi. Kami juga meminta keterangan saksi-saksi langsung,” ujar Frits melalui sambungan daring di Jakarta, Kamis.

Dalam kasus di Kabupaten Nduga, Komnas HAM mencatat peristiwa berawal dari pembunuhan anggota Polres yang hingga kini pelakunya masih didalami. Pascakejadian, situasi berkembang dengan adanya penyisiran aparat serta reaksi warga yang menyerang fasilitas kepolisian.

Di lokasi tersebut ditemukan dampak kerusakan cukup signifikan, antara lain dua truk dibakar, sembilan sepeda motor, serta satu bangunan dirusak. Komnas HAM juga mencatat sedikitnya lima warga sipil meninggal dunia, sementara proses penelusuran lokasi pemakaman korban masih berlangsung.

“Rekomendasi yang sudah dikeluarkan antara lain kepada Kapolda untuk melakukan proses hukum, pemeriksaan terhadap personel, serta evaluasi internal,” kata Frits.

Baca juga: Semua pihak diajak kerja sama untuk ciptakan damai di Papua

Sementara itu, dalam kasus di Puncak Jaya, Komnas HAM menerima laporan adanya korban jiwa dan luka-luka akibat eskalasi konflik yang terjadi pada pertengahan bulan. Data sementara menunjukkan 15 orang meninggal dunia dan lima orang mengalami luka.

Komnas HAM masih melakukan verifikasi lanjutan terhadap korban serta kronologi kejadian, termasuk mendalami keterangan saksi di lapangan.

“Dari lima korban selamat, kami baru bertemu satu orang, yakni korban perempuan Anita Telenggen yang mengalami luka tembak di bagian leher,” ujar Frits.

Ia menambahkan Komnas HAM terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRD, serta tokoh masyarakat untuk meredam situasi dan mendorong stabilitas keamanan.

Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan berbagai pihak guna memperoleh gambaran utuh peristiwa dan mendukung langkah penanganan yang tepat.

Komnas HAM menilai langkah penegakan hukum yang profesional, transparan, serta evaluasi internal aparat menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah terulangnya kekerasan.

Upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dinilai krusial agar penanganan konflik tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga memastikan perlindungan warga sipil dan percepatan pemulihan sosial di wilayah terdampak.

Baca juga: Koordinasi lintas sektor didorong untuk tangani HAM Papua

Baca juga: Menteri HAM desak investigasi independen kasus penembakan di Puncak

Baca juga: DPD minta pemerintah buat "peta jalan" penyelesaian konflik Papua

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.