Komunikasi Politik Donald Trump dan Otoritas Gereja

Fit Yanuar

Dosen tetap pada FIKOM-Universitas Sahid, sekaligus kandidat doktor untuk keilmuan komunikasi pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid.

Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com

Lanskap politik Amerika Serikat kekinian menampilkan panggung komunikasi politik unik. Secara terbuka, Presiden AS Donald Trump berseteru terutama dengan otoritas tertinggi Gereja Katolik Roma di samping juga dengan pendeta-pendeta Kristen. Dalam diskursus politik modern, komunikasi bukan sekadar alat penyampai pesan, melainkan instrumen untuk mengonstruksi realitas.

Media sosial pun menjadi saluran aktif yang dapat dipergunakan dengan dahsyat. Fenomena komunikasi politik Trumpisme versus otoritas moral telah menciptakan sebuah studi kasus unik mengenai bagaimana komunikasi politik populis mampu mendisrupsi tatanan otoritas moral tradisional yang selama berabad-abad dipegang oleh institusi keagamaan seperti Vatikan dan kepemimpinan gereja.

Trump Vs Paus Fransiskus & Leo XIV

Perselisihan ini bukanlah hal baru. Akar ketegangan bermula pada masa kampanye 2016, ketika Paus Fransiskus secara terbuka mempertanyakan iman (kekristenan) seseorang yang lebih memilih membangun tembok daripada jembatan dan rencana program pemisahan keluarga imigran.

Jawaban Trump saat itu adalah wujud kekhasan dirinya, ia menyebut pernyataan Paus "memalukan" (disgraceful) di mana Paus dituduhnya telah dimanipulasi oleh Meksiko. Bagi Trump, ini masalah kedaulatan nasional AS; adapun Paus melihat martabat manusia tidak mengenal batas negara.

Wafatnya Paus Fransiskus telah menggulirkan otoritas moral Gereja Katolik ke Paus Leo XIV (Robert Francis Prevost), yang menariknya justru berasal dari AS, dan disebut Trump sebagai kehormatan besar bagi AS. Namun sebelumnya Trump memicu kemarahan karena mengunggah gambar dirinya mengenakan jubah kepausan yang dibuat dengan AI. Trump dianggap mengolok-olok atau mengejek tradisi Gereja Katolik di tengah masa duka.

Paus Leo XIV rupanya tetap mempertahankan posisi kritis terhadap kebijakan Trump yang dianggap mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian global. Paus asal AS ini tidak berpihak pada Israel dukungan Trump yang melakukan praktik genosida di Palestina.

Berkenaan dengan perang terhadap Iran, Paus Leo XIV menyerukan dialog dan penghentian serangan. Yang terakhir ditolak Trump, yang justru ingin melenyapkan pihak lawan (oblitering te other side) dan menghancurkan peradaban Iran, dan meminta rakyat AS memanjatkan doa untuk keberhasilan tujuan mulianya ini.

Konseptualisasi Komunikasi Politik: Populis vs. Institusional

Secara konseptual, Donald Trump menggunakan model "Direct-to-Consumer Politics". Ia memotong jalur komunikasi tradisional—seperti media massa dan hierarki agama—untuk berinteraksi langsung dengan emosi pendukungnya. Strategi ini mengandalkan branding politik sebagai "pelindung nilai yang terancam", sebuah konsep yang dalam sosiologi komunikasi disebut sebagai "Identity Mobilization".

Di sisi lain, otoritas moral seperti Paus Leo XIV menggunakan model komunikasi "Normative-Ethical". Komunikasi ini berlandaskan pada doktrin universal dan martabat manusia yang tidak berubah. Benturan terjadi ketika narasi Trump yang berbasis "Kepentingan Nasional" beradu dengan narasi Kepausan yang berbasis "Tanggung Jawab Moral Universal".

Perseteruan Simbolik, Perang Narasi

Ketegangan ini bukan sekadar beda pendapat, melainkan perang narasi yang tajam. Sejak 2016, Trump secara konsisten membingkai kritik dari Paus Fransiskus sebagai campur tangan asing terhadap kedaulatan AS. Hingga puncaknya pada Maret-April 2026, ketika Paus Leo XIV mengecam retorika militeristik terhadap Iran sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima", Trump merespons dengan teknik "Counter-Framing".

Ia membingkai balik kritik moral tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, sebuah langkah yang secara efektif mengalihkan diskursus dari etika ke patriotisme. Trump mengatakan ia tidak akan membiarkan pemimpin agama mencampuri keputusan terkait keamanan nasional AS.

Dalam perspektif komunikasi digital, Trump memanfaatkan "Disruptive Communication". Penggunaan gambar AI dirinya mengenakan jubah kepausan pada Mei 2025 dan gambaran diri bersebelahan dengan Yesus Kristus pada Mei 2026 bukan sekadar tentang konten viral, melainkan upaya desakralisasi simbol. Dengan mengaburkan batas antara sakral dan profan di media sosial, Trump menciptakan persepsi bahwa otoritas politiknya setara, atau bahkan melampaui, otoritas religius di mata pengikutnya.

Algoritma media sosial kemudian memperkuat hal ini melalui echo chambers. Pendukung Trump cenderung menerima informasi yang sudah dikonstruksi untuk memvalidasi pilihan politik mereka, sehingga khotbah dari mimbar gereja yang bersifat kritis sering kali dianggap sebagai "berita bohong" atau intervensi politik yang bias.

Analisis Tokoh: Mobilisasi vs. Aktivisme

Dalam peta komunikasi politik AS, tokoh-tokoh agama memainkan peran sebagai "Opinion Leaders". Terkini, pendeta Franklin Graham & Paula White-Cain menggunakan narasi teologis untuk melegitimasi kebijakan Trump melalui "Religious Framing". Mereka mengubah dukungan politik menjadi kewajiban iman, yang sangat krusial dalam menjaga kohesi blok pemilih Evangelis (sekitar 25% pemilih AS).

Sebaliknya, Uskup Mark Seitz dan Uskup Agung García-Siller mewakili arus balik melalui "Prophetic Communication". Aksi nyata mereka di perbatasan El Paso sebagai bentuk komunikasi non-verbal yang kuat berhasil menciptakan tekanan moral internasional, meskipun jangkauan elektoralnya lebih tersegmentasi.

Berdasarkan data Pew Research Center (2025) dan Gallup (2026), meskipun 62% warga AS adalah Kristen (Katolik dan Protestan), terjadi fragmentasi komunikasi yang hebat. Agama tidak lagi menjadi pemersatu, melainkan identitas yang memperlebar jurang sosial melalui fenomena "Agama Sipil" baru.

Survei Desember 2025 menunjukkan sekitar 70% umat Katolik AS memiliki pandangan positif terhadap Paus Leo XIV, dan hanya 4% yang memandangnya negatif dengan di antaranya menyatakan Paus asal Chicago ini "tidak mengutamakan Amerika".

Lalu, berbeda dengan sebelumnya ketika pemimpin gereja di AS (USCCB) yang cenderung berhati-hati terkait isu politik, kini mereka membentuk front yang solid mendukung Paus. Sebagai contoh, pimpinan uskup militer AS menyatakan bahwa perang Trump dengan Iran "tidak dapat dibenarkan secara moral".

Survei Pew Research Center pada Februari 2026 menunjukkan adanya penurunan dukungan terhadap agenda Trump di kalangan umat Kristen dan Katolik, dibandingkan dengan masa awal jabatan keduanya.

Fenomena ini memiliki kemiripan pola dengan dinamika sosial-politik di Indonesia. Penggunaan politik identitas dan populisme agama yang sering muncul dalam momentum pemilu di tanah air menunjukkan kemiripan strategi dalam memobilisasi massa melalui sentimen keagamaan yang emosional.

Sebagaimana di AS, tokoh agama di Indonesia juga memegang peran kunci sebagai penyaring informasi; namun, derasnya arus media sosial sering kali membuat jemaat lebih loyal pada figur politik populis daripada fatwa moral institusional. Polarisasi di Amerika Serikat menjadi pengingat bagi Indonesia bahwa ketika komunikasi politik berhasil membelah otoritas moral, stabilitas sosial sebuah bangsa demokratis akan berada dalam posisi yang rentan.

Perang antara komunikasi politik Trump dan otoritas moral menunjukkan bahwa di abad ke-21, kemanusiaan dan kemuliaan dapat dikalahkan oleh narasi yang lebih emosional dan viral. Masa depan stabilitas sosial, baik di Amerika Serikat, Indonesia, dan di mana pun, akan sangat bergantung pada apakah otoritas moral mampu merebut kembali ruang komunikasi publik dari dominasi retorika politik populis.

Fit Yanuar. Dosen tetap pada FIKOM-Universitas Sahid, sekaligus kandidat doktor untuk keilmuan komunikasi pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid.