Konflik Timur Tengah Tekan Manufaktur dan Daya Beli Kelas Menengah

Sektor manufaktur nasional menghadapi tekanan hebat akibat lonjakan harga bahan baku industri dan BBM non-subsidi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah pada Minggu (19/4/2026). Fenomena ini berisiko memicu kontraksi industri serta penurunan kapasitas produksi secara massal di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

Kondisi tersebut mempercepat ancaman deindustrialisasi dini jika harga bahan mentah terus meroket tanpa dibarengi penguatan konsumsi domestik, sebagaimana dilansir dari Money. Tekanan biaya produksi memaksa perusahaan melakukan efisiensi ketat pada sektor tenaga kerja dan jam operasional pabrik.

Guru Besar FEB Universitas Airlangga Rahma Gafmi menjelaskan bahwa kenaikan harga material dasar seperti plastik dan bahan bangunan akan mendorong pemangkasan kapasitas produksi secara signifikan oleh pelaku usaha.

"Jika harga bahan baku plastik dan bangunan terus melonjak sementara daya beli melemah, industri manufaktur dalam negeri akan memangkas kapasitas produksi," ujar Rahma Gafmi, Guru Besar FEB Universitas Airlangga.

Penurunan aktivitas industri ini berdampak sistemik terhadap kesejahteraan pekerja karena adanya penyesuaian jumlah karyawan. Selain itu, Rahma menyoroti risiko jeratan utang bagi masyarakat kelas menengah yang ruang konsumsinya semakin sempit akibat inflasi impor dan bunga kredit yang tinggi.

"Yang saya khawatirkan jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ketat terhadap pinjaman online (pinjol), maka makin marak kelas menengah yang terjerat pada pinjol," imbuh Rahma Gafmi.

Rahma juga memetakan bahwa sektor padat karya menjadi kelompok yang paling terdampak karena tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan harga jual secara fleksibel seperti sektor energi atau komoditas.

"Sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah yang paling berdarah karena tidak memiliki fleksibilitas harga yang sama dengan sektor komoditas atau energi," terang Rahma Gafmi.

Founder & Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengungkapkan pada Jumat (17/4/2026) bahwa lonjakan harga plastik hingga 100 persen merupakan indikator awal terjadinya krisis ketersediaan stok global.

“Kondisi ini bukan sekadar kenaikan harga, tetapi merupakan sinyal awal dari krisis stok bahan baku,” kata Setijadi, Founder & Chairman Supply Chain Indonesia (SCI).

Gangguan rantai pasok ini meluas ke material kritikal lain seperti logam, sulfur, dan acid yang sulit diganti dalam waktu singkat. Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku hingga lebih dari 70 persen untuk sektor kimia dan manufaktur material.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana melaporkan adanya kenaikan harga bahan baku tekstil hingga 40 persen akibat terhambatnya jalur distribusi di Selat Hormuz.

“Kenaikan bahan baku tekstil ini kan sudah gila-gilaan ya, 30 persen, 40 persen kan?” kata Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif API.

Menurut Danang, porsi bahan baku dan energi mencapai hampir 30 persen dari total beban operasional, sehingga margin pengusaha semakin tergerus. Situasi ini memaksa produsen untuk segera menaikkan harga jual di tingkat akhir.

“Pada akhirnya konsumen dalam negeri kita yang akan mengalami kenaikan harga tekstil dan produk tekstil di ujung,” tutur Danang Girindrawardana.

Penyesuaian harga grosir mulai dilakukan produsen untuk menjaga keberlangsungan usaha meskipun berisiko menurunkan volume penjualan secara keseluruhan. Lonjakan harga barang konsumen yang lebih luas diproyeksikan akan terjadi pada kuartal II 2026 mendatang.