Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik dari Sinpho Menuju Laut Timur

Aksi provokasi militer kembali dilakukan oleh Korea Utara dengan melepaskan sejumlah rudal balistik dari kawasan pesisir Sinpho ke arah perairan timur pada Minggu, 19 April 2026. Otoritas militer di Seoul dan Tokyo kini tengah melakukan analisis mendalam untuk memastikan jenis senjata yang digunakan dalam uji coba tersebut.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan melalui unggahan di media sosial X bahwa senjata-senjata tersebut diperkirakan jatuh di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Pemerintah Jepang juga telah berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan guna mengidentifikasi peluncuran ini secara rinci.

Langkah cepat diambil oleh Pemerintah Jepang dengan membentuk tim tanggap darurat di Kantor Perdana Menteri untuk menghimpun informasi. Sementara itu, militer Korea Selatan mencatat bahwa rudal-rudal tersebut mampu menempuh jarak terbang sekitar 140 kilometer sebelum jatuh ke laut.

Kawasan Sinpho yang menjadi lokasi peluncuran dikenal sebagai pusat fasilitas kapal selam Korea Utara, di mana kapal selam Hero Kim Kun Ok dan 8.24 Yongung pernah terdeteksi. Berdasarkan laporan kantor berita Yonhap, pihak militer mempertimbangkan kemungkinan bahwa uji coba kali ini melibatkan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM).

Kementerian Pertahanan di Tokyo menyebutkan bahwa proyektil tersebut mendarat di area dekat pantai timur Semenanjung Korea. Melalui pernyataan resmi, pihak kementerian mengecam tindakan Pyongyang yang dinilai mengancam stabilitas kawasan secara luas.

"Rangkaian tindakan Korea Utara, termasuk peluncuran rudal balistik dan senjata lainnya secara berulang, mengancam perdamaian dan keamanan Jepang, kawasan, serta komunitas internasional," tegas Kementerian Pertahanan Jepang.

Jepang juga dilaporkan telah menyampaikan protes keras kepada Korea Utara terkait aktivitas militer tersebut. Di sisi lain, Kantor Keamanan Nasional kepresidenan Seoul turut mengecam keras peluncuran rudal ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Korea Utara harus segera menghentikan tindakan yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB ini," tuntut Kantor Keamanan Nasional Seoul.

Aktivitas militer terbaru ini terjadi setelah Pyongyang melakukan uji coba sistem persenjataan selama tiga hari berturut-turut pada awal April. Berdasarkan laporan media resmi pemerintah pada 8 April, uji coba sebelumnya tersebut melibatkan peluncuran rudal balistik dan bom klaster.