Korea Utara Protes Keras Penolakan Nuklir dalam Dokumen Diplomatik Jepang

Pemerintah Korea Utara melayangkan protes keras terhadap Jepang pada Rabu (15/4/2026) setelah Tokyo merilis dokumen diplomatik tahunan yang menolak program senjata nuklir Pyongyang. Penolakan tersebut dianggap sebagai bentuk provokasi serius terhadap kedaulatan negara.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, kecaman ini muncul merespons penerbitan buku biru tahunan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang pekan lalu. Dokumen resmi tersebut menegaskan kembali posisi Tokyo yang menentang kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara.

"Posisi tersebut merupakan provokasi serius yang melanggar hak kedaulatan, kepentingan keamanan, dan hak pembangunan negara suci kami," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita KCNA.

Otoritas Pyongyang menegaskan bahwa pengembangan kemampuan pertahanan, termasuk persenjataan nuklir, merupakan hak mutlak untuk membela diri. Pernyataan tersebut juga menyebut logika dalam dokumen diplomatik Jepang sebagai hal yang absurd dan tidak masuk akal.

Hingga saat ini, Korea Utara tetap pada pendiriannya untuk tidak melepaskan senjata nuklir miliknya. Pyongyang bahkan menyatakan bahwa jalur penguatan kemampuan militer yang mereka tempuh saat ini sudah bersifat permanen dan tidak dapat diubah kembali.

Selain masalah nuklir, dokumen diplomatik Jepang juga menyoroti kekhawatiran terkait pengiriman amunisi dan pasukan Korea Utara ke Rusia. Aktivitas tersebut diduga kuat dilakukan untuk membantu operasi militer Rusia di wilayah Ukraina.

Dalam laporan yang sama, Jepang juga menurunkan penilaian diplomatiknya terhadap China untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir. Tokyo kini menyebut Beijing sebagai tetangga penting, bukan lagi sebagai mitra paling penting bagi Jepang.

Ketegangan antara Tokyo dan Beijing meningkat sejak November lalu ketika Perdana Menteri Sanae Takaichi memberikan sinyal intervensi militer jika terjadi konflik di Taiwan. China sendiri terus menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah kedaulatan mereka.