Korea Utara Siapkan Artileri Baru Incar Wilayah Perbatasan Korea Selatan

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berencana mengerahkan unit artileri jenis baru di sepanjang perbatasan Korea Selatan pada tahun 2026 ini guna memperkuat posisi militer Pyongyang di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara. Pengerahan senjata tersebut diprediksi akan menempatkan ibu kota Seoul dan wilayah industri strategis dalam jangkauan serangan langsung.

Rencana penguatan militer ini mencuat setelah Kim Jong Un mengunjungi pabrik amunisi pekan ini untuk meninjau proses produksi massal meriam-howitzer swa-gerak 155 milimeter tipe terbaru. Dilansir dari Detikcom, kunjungan tersebut dilaporkan oleh kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, pada Jumat (8/5).

Data teknis yang dirilis KCNA menunjukkan bahwa artileri baru ini memiliki daya jangkau lebih dari 60 kilometer atau sekitar 37 mil. Penempatan senjata ini secara strategis menyasar unit artileri jarak jauh di perbatasan guna mengubah peta kekuatan operasi darat di semenanjung.

Lokasi ibu kota Korea Selatan, Seoul, yang berada sekitar 50 hingga 60 kilometer dari perbatasan menjadikannya target rentan. Selain itu, pengerahan ini turut mengancam Provinsi Gyeonggi yang merupakan wilayah terpadat sekaligus pusat industri utama di Negeri Ginseng tersebut.

"memberikan perubahan dan keuntungan signifikan bagi operasi darat militer kita," ujar Kim Jong Un dalam laporan yang dirilis KCNA.

Penegasan militer ini sejalan dengan perubahan sikap politik Pyongyang yang semakin keras terhadap Seoul. Korea Utara baru-baru ini menghapus referensi mengenai upaya penyatuan atau unifikasi dari konstitusi negara dan secara resmi mendefinisikan Korea Selatan sebagai musuh utama.

Konstitusi baru Korea Utara kini tidak lagi memuat klausul mengenai upaya menyatukan kembali tanah air. Sebaliknya, aturan dasar tersebut mendefinisikan wilayah kedaulatan Pyongyang membentang hingga perbatasan China dan Rusia di utara, serta berbatasan langsung dengan Republik Korea di selatan.

Langkah provokatif lainnya juga terlihat dari tindakan penghancuran akses jalan dan jalur kereta api penghubung kedua negara. Meskipun demikian, pemerintah Korea Selatan tetap berupaya menjaga peluang diplomasi di tengah situasi yang kian memanas.

Pihak kantor kepresidenan Korea Selatan memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan situasi di perbatasan pada Kamis (7/5) waktu setempat. Penegasan tersebut muncul merespons aktivitas militer dan perubahan konstitusi yang dilakukan pihak utara.

bahwa mereka akan terus mengejar upaya perdamaian dengan Korea Utara, kata kantor kepresidenan Korea Selatan melalui pernyataan resminya.