KPK Dalami Intervensi Sudewo Terkait Lelang Proyek Jalur Kereta Api

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan intervensi dalam pengaturan lelang di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) wilayah Jawa Timur yang menyeret Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Penyelidikan atas dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub ini dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi pada Selasa (21/4/2026).

Dilansir dari Detikcom, penyidik memanggil tiga saksi untuk mendalami peran Sudewo saat menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR RI. Saksi tersebut meliputi M Sjawal Hidayat dari PT Surya Kencana Baru, Komisaris PT Mataram Inti Kontruksi Nur Widayat, dan Helmi Setiawan selaku PPPK pada BTP Kelas I Surabaya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan terkait kehadiran para saksi dalam proses penyidikan tersebut. Sudewo diduga bekerja sama dengan pihak internal kementerian dalam melakukan pengaturan proyek.

"Semua saksi hadir. Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait adanya intervensi dan pengaturan lelang di BTP Jawa Timur, yang diduga dilakukan oleh SDW selaku Anggota Komisi V DPR RI bersama-sama dengan Harno Trimadi dan PPK," jelas Budi.

Fokus pemeriksaan juga diarahkan pada penelusuran aliran dana atau fee yang diduga mengalir ke kantong Sudewo. Berdasarkan keterangan awal, pemberian uang tersebut tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui tangan pihak ketiga.

"Dalam pemeriksaan kali ini, para saksi juga dimintai keterangan soal dugaan pemberian fee untuk SDW melalui orang kepercayaannya," kata Budi.

Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Anggota Komisi V DPR RI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah.

Skandal suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api ini telah meluas ke berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat, Sumatera Utara, hingga Sulawesi. Hingga saat ini, penyidik KPK telah menetapkan total 21 orang tersangka serta dua korporasi dalam pusaran kasus korupsi tersebut.