KPK Kaji Potensi Korupsi dalam Program Sekolah Rakyat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terhadap program Sekolah Rakyat yang dikelola Kementerian Sosial. Analisis ini melewati Direktorat Monitoring KPK untuk mengetahui potensi korupsi pada program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto lewat Kementerian Sosial.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan kajian tersebut meliputi potensi rasuah dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. "Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," ucap Budi lewat keterangan tertulisnya pada Senin, 4 Mei 2026.

Budi mengatakan sektor pengadaan barang dan jasa masih rawan terjadi praktik tindak pidana korupsi. Modus rasuah yang kerap dilakukan oleh para pelaku korupsi terdiri rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender.

KPK menuturkan skor penilaian integritas Kementerian Sosial berada pada kategori waspada. Rinciannya, SPI Kemensos pada 2024 menunjukan angka 79,16 yang kemudian turun menjadi 75,79 pada 2025.

Sementara pada sektor pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial berada pada angka 67,66 periode 2024. Setahun kemudian, skor tersebut mengalami peningkatan yakni 69,94. "Namun komponen eksper atau ahli masih memberikan nilai rendah," ucap Budi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengklaim ia dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono tidak ikut dalam proses pengadaan di kementerian mereka. Saifullah mengatakan seputar pengadaan di Kementerian Sosial dilakukan oleh anak buahnya. "Kami sudah sampaikan kepada teman-teman yang bertanggung jawab terhadap pengadaan di Kementerian Sosial untuk tidak main-main," ucap Saifullah Yusuf dikutip melalui akun Instagramnya @gusipul_id.

Saifullah mengatakan semua anggaran pada program sekolah rakyat diperuntukkan untuk kebutuhan para siswa yang berada di lembaga pendidikan itu. Saifullah mendetailkan kebutuhan siswa di sekolah rakyat antara lain makan, minum, baju seragam, hingga sepatu.

"Nah nanti ada proses lelang dan lain sebagainya, bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada. Intinya penganggaran di sekolah rakyat itu semua adalah untuk kebutuhan siswa, disamping untuk kebutuhan operasional," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu mengatakan bahwa ia akan melaporkan ke aparat penegak hukum apabila terdapat sejumlah pihak yang menyelewengkan anggaran maupun program sekolah rakyat ini. Saifullah mengatakan pelaksanaan program tersebut juga diawasi oleh lembaga berwenang serta masyarakat. "Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapapun," kata dia.