KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Korupsi Rita Widyasari Pasca Bebas Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tetap melanjutkan penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, pada Senin (13/4/2026) malam. Langkah ini diambil meskipun Rita dilaporkan telah menyelesaikan masa hukumannya dan dinyatakan bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan di Gedung Merah Putih KPK bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak akan dihentikan. Berdasarkan informasi dari independenmedia.id, KPK saat ini tengah menangani dua surat perintah penyidikan (sprindik) aktif terhadap Rita.

"Ya, ini memang jadi dilema. Akan tetapi, tentunya karena penyidikannya sudah berjalan, kami akan tetap proses," ujar Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK. Ia menambahkan bahwa lembaga antirasuah berkomitmen menuntaskan pengumpulan alat bukti hingga pemeriksaan pihak terkait secara prosedural.

Fokus utama penyidikan saat ini meliputi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta dugaan korupsi yang melibatkan tiga korporasi. KPK berupaya mempercepat penyelesaian berkas perkara agar dapat segera dilimpahkan ke tahap penuntutan tanpa proses yang berlarut-larut.

Kasus ini berawal sejak 28 September 2017 saat Rita ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi izin lokasi perkebunan kelapa sawit sebesar Rp6 miliar. Perkara kemudian berkembang ke arah pencucian uang pada Januari 2018 setelah penyidik menemukan indikasi penyamaran aset hasil korupsi.

Sepanjang penyidikan, KPK telah menyita aset bernilai tinggi termasuk 91 unit kendaraan, lima bidang tanah luas, dan 30 jam tangan mewah pada Juni 2024. Selain itu, muncul temuan baru pada Februari 2025 mengenai dugaan aliran dana valuta asing dari sektor tambang batu bara senilai jutaan dolar AS.

Pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga perusahaan yakni PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS) sebagai tersangka. Ketiga korporasi tersebut diduga terlibat dalam pemberian gratifikasi terkait produksi batu bara di wilayah Kutai Kartanegara.