KPK Usut Intervensi Pemilih Staf Outsourcing Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan intervensi terhadap staf outsourcing di Kabupaten Pekalongan untuk memilih Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq (FAR), dalam pemilihan kepala daerah.

Perkara korupsi yang menjerat Fadia ini terus dikembangkan oleh tim penyidik, seperti dilansir dari Detikcom pada Rabu (27/6/2026).

Pihak kelembagaan antirasuah kini tengah membidik keterlibatan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) selaku perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut.

"Bahkan ada dugaan adanya intervensi agar dalam pemilu juga untuk memilih Saudara FAR ya kepada orang-orang yang ditempatkan atau ditugaskan sebagai staf outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan," kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Rabu (27/6/2026).

Fokus penyidikan saat ini masih diarahkan pada pertanggungjawaban hukum secara pribadi dari Fadia Arafiq.

"Nah, ini nanti kita akan lihat apakah perbuatan melawan hukum ini dilakukan secara individu atau dilakukan secara entitas korporasi PT RNB-nya, ya," ucap Budi Prasetyo.

Penyidik juga sedang mendalami potensi keterlibatan pihak-pihak strategis lainnya dalam pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa pengadaan tenaga kerja tersebut.

"Apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam pengkondisian PBJ khususnya terkait dengan pengadaan tenaga outsourcing di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan," tambah Budi Prasetyo.

Dalam perkara ini, Fadia diduga memerintahkan jajaran perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan keluarganya dalam tender jasa outsourcing.

Perusahaan keluarga tersebut diduga meraup aliran dana sebesar Rp 46 miliar sejak tahun 2023 hingga 2026, termasuk adanya penarikan tunai senilai Rp 3 miliar yang kemudian dibagi-bagikan.

Atas perbuatannya, Fadia telah berstatus sebagai tersangka dan ditahan dengan jeratan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset berupa mobil mewah dari rumah dinas Fadia hingga kawasan Cibubur, meliputi Wuling Air EV, Mitsubishi Xpander, Toyota Camry, Toyota Fortuner, dan Toyota Vellfire.