1 jam yang lalu
Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengkritik keras komunitas global yang dinilai menerapkan hukum internasional secara tebang pilih dalam penyelesaian konflik di Gaza, Palestina. Penegasan tersebut disampaikan dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York pada Selasa (26/5/2026), sebagaimana dilansir dari Cahaya.
Pemerintah Indonesia menilai situasi krisis di Gaza merupakan bukti nyata dari tebang pilihnya penegakan hukum global tersebut. Oleh karena itu, Indonesia kembali menyerukan solusi damai yang berbasis pada Solusi Dua Negara atau Two State Solution sebagai jalan keluar konflik Palestina.
Tantangan global saat ini dipandang Sugiono bukan akibat hilangnya relevansi Piagam PBB. Masalah utama dinilai muncul karena prinsip-prinsip internasional yang ada kerap diterapkan secara selektif oleh komunitas internasional.
“Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” kata Sugiono, Menteri Luar Negeri RI.
Implementasi Solusi Dua Negara tersebut, menurut Sugiono, harus dijalankan berdasarkan hukum internasional serta resolusi PBB yang relevan. Langkah ini dipandang sebagai satu-satunya cara tunggal demi mewujudkan perdamaian permanen di kawasan Palestina dan Israel.
Selain isu Palestina, Menlu RI juga mengecam peningkatan serangan terhadap pasukan perdamaian PBB yang mengancam prinsip multilateralisme. Penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), juga ditekankan agar jalur pelayaran strategis dunia tidak menjadi arena konflik.
Ancaman keamanan global baru turut disoroti seiring perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) serta penggunaan senjata otonom dalam konflik modern. Teknologi tersebut dinilai berpotensi besar mengubah karakter peperangan dan menaikkan tantangan keamanan pada masa depan.
Di tengah dinamika geopolitik tersebut, Indonesia mendorong adanya reformasi DK PBB agar lebih representatif bagi negara berkembang serta berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Dunia tidak memerlukan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara,” ujar Sugiono, Menteri Luar Negeri RI.
Di luar agenda sidang DK PBB, Sugiono mengadakan rangkaian pertemuan bilateral dengan menteri luar negeri negara sahabat. Menlu RI berdialog dengan Menlu China dan Argentina untuk isu strategis, serta berbicara dengan Menlu Pakistan, Bahrain, Kirgistan, dan Kuba guna memperkuat kerja sama diplomatik.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·