Lalu Hadrian Irfani Usul Penghapusan Sistem Guru PPPK

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah melakukan reformasi total terhadap mekanisme perekrutan tenaga pendidik nasional. Usulan ini mencakup penghapusan sistem cluster Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu pada Senin (4/5/2026).

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, langkah tersebut dinilai perlu guna menyatukan sistem kepegawaian guru ke dalam satu jalur tunggal. Politisi PKB tersebut memandang bahwa skema yang ada saat ini justru memicu kerumitan regulasi dan ketidakpastian status bagi para guru di berbagai daerah.

"Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Sistem cluster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, harus dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS," kata Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Lalu Hadrian menyoroti dampak negatif dari ketidaksinkronan sistem yang menyebabkan munculnya kesenjangan kesejahteraan. Persoalan administratif seperti keterlambatan pembayaran gaji hingga minimnya kejelasan jenjang karier menjadi poin utama yang ia kritisi dari kebijakan pengangkatan guru selama ini.

"Banyak guru yang justru menjadi korban dari sistem yang tidak sinkron. Ada yang telat menerima gaji, ada ketidakjelasan pengembangan karier, bahkan muncul disparitas kesejahteraan antarwilayah," ujarnya Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR.

Permasalahan gaji yang tersendat di daerah dipandang sebagai akibat dari lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan menarik kewenangan tata kelola sepenuhnya ke pemerintah pusat, standar kualitas dan kesejahteraan pendidik diharapkan dapat lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Jika rekrutmen guru dilakukan satu jalur melalui CPNS dan pengelolaannya terpusat, maka negara bisa memastikan kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan guru lebih terjamin. Guru adalah fondasi masa depan bangsa, sehingga negara harus hadir dengan sistem yang adil dan pasti," ungkap Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR.