Lawan Tren China, Pemerintah Dorong Penggunaan Baterai Nikel Lewat Insentif EV

Pemerintah mulai menyiapkan arah baru dalam kebijakan kendaraan listrik nasional dengan pendekatan yang lebih strategis. Fokusnya tak hanya pada peningkatan adopsi, tetapi juga pada penguatan rantai industri berbasis sumber daya domestik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang skema insentif fiskal yang lebih variatif. Salah satunya melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan listrik.

Menurutnya, besaran insentif tersebut tidak akan disamaratakan untuk semua jenis kendaraan listrik. Pemerintah akan mengelompokkan insentif berdasarkan teknologi yang digunakan, khususnya pada sektor baterai.

“PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen. Nanti masih disusun skemanya. Itu untuk utamanya EV yang bukan hybrid,” ujar Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, perbedaan skema akan terlihat dari jenis baterai yang diusung kendaraan listrik. Baterai berbasis nikel dan non-nikel akan mendapatkan perlakuan berbeda dalam kebijakan tersebut.

“Jadi yang baterainya berdasarkan nikel sama yang non-nikel akan beda skemanya. Tapi yang itu nanti Menteri Perindustrian,” katanya.

Langkah ini menjadi strategi pemerintah untuk memaksimalkan potensi nikel sebagai komoditas unggulan Indonesia. Apalagi, tren global saat ini justru menunjukkan pergeseran ke teknologi baterai non-nikel, terutama dari China.

“Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidi-nya? Karena supaya nikel kita dipakai. Dulu saya baca di Economist, mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena China pakai bukan nikel katanya,” ucapnya.

Purbaya menilai perubahan arah kebijakan ini penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan industri baterai global. Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan nikel tetap menjadi bagian utama dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik.

“Jadi kita balik sekarang, nikelnya kita pakai. Biar punya kita nikelnya bisa kepakai dan realisasi teknologi baterainya berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan hasil diskusinya dengan para ahli terkait kualitas baterai berbasis nikel. Menurutnya, teknologi ini justru dinilai lebih maju dibandingkan dengan alternatif lain yang saat ini banyak digunakan.

“Tadi saya tanya Pak Sigit Danantara, dia kan ahlinya, itu nikel sama yang China bagus mana baterainya? Dia bilang sebetulnya bagusnya yang nikel itu third generation. Kalau yang LFP itu second generation,” ujarnya.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap pengembangan kendaraan listrik di Indonesia tidak hanya mengikuti tren global. Lebih dari itu, kebijakan ini diarahkan untuk memastikan sumber daya dalam negeri dapat dimanfaatkan secara maksimal sekaligus memperkuat posisi Indonesia di industri baterai dunia.