Lembaga Lintas Sektor Bali Perkuat Kolaborasi Cegah Ekstremisme di Sekolah

Sejumlah pejabat lintas sektor di Bali melakukan sinergi untuk mencegah penyebaran paham ekstremisme dan terorisme di lingkungan sekolah pada Jumat (24/4). Langkah perlindungan anak ini diwujudkan melalui talkshow segitiga ekosistem yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas di Gedung Presisi Polda Bali, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Kegiatan ini merupakan inisiasi bersama antara Polda Bali, Densus 88 AT Polri, Disdikpora, KPAD, serta Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Wakapolda Bali Brigjen I Made Astawa yang mewakili Kepala Densus 88 AT Polri menekankan bahwa penanganan selama ini masih bersifat parsial dan memerlukan integrasi lebih kuat.

"Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga, penanganan yang ada masih cenderung parsial dan belum terintegrasi. Ini menjadi tantangan bersama untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk mendorong pembentukan satgas nasional yang mampu mengoordinasikan penanganan secara terpadu, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujar Brigjen Made Astawa.

Brigjen Made Astawa menegaskan bahwa isu perlindungan terhadap anak saat ini telah bergeser dari sekadar masalah sosial menjadi perhatian serius dalam kerangka keamanan nasional.

"Perlindungan anak hari ini tidak lagi sekadar isu sosial, tetapi telah menjadi isu keamanan nasional, karena ancaman terhadap anak berkembang secara dinamis, kompleks, dan sering kali tidak terlihat secara kasat mata," lanjut Brigjen Made Astawa.

Tantangan utama bagi generasi muda saat ini berkaitan dengan rendahnya literasi digital di tengah masifnya penggunaan teknologi.

"Generasi muda sebagai digital native memang unggul dalam teknologi, namun di saat yang sama mereka juga rentan terhadap paparan informasi tanpa filter, efek echo chamber, dan rendahnya literasi digital," ungkap Brigjen Made Astawa.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menambahkan bahwa pencegahan harus dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat.

"Perlindungan anak dari pengaruh ekstremisme harus dimulai dari hulu, yaitu keluarga. Ini merupakan bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia," kata Isyana.

Gubernur Bali Wayan Koster yang hadir dalam acara tersebut juga menyoroti peran kearifan lokal dalam membenteng ideologi asing yang tidak sesuai karakter bangsa.

"Nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana harus terus diperkuat untuk menjaga harmoni dan membangun karakter generasi muda yang toleran," kata Koster.

Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya menyatakan komitmen kepolisian untuk mengedepankan pendekatan preventif melalui kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara aparat, pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat," kata Irjen Daniel.

Dalam tinjauan dari sisi hak anak, Ketua KPAD Provinsi Bali Ni Luh Gede Yastini menegaskan posisi anak yang terpapar sebagai pihak yang harus dibantu.

"Pendekatan yang digunakan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam proses penanganan dan reintegrasi," jelas Ni Luh Gede Yastini.

Kepala Bidang Pembinaan PK dan PLK Disdikpora Provinsi Bali Anak Agung Bagus Suryawan menyatakan bahwa sekolah memiliki peran sentral melalui kurikulum pembentukan watak.

"Pendidikan karakter merupakan instrumen preventif utama untuk membangun ketahanan mental, moral, dan intelektual siswa agar tidak mudah terpengaruh paham radikal maupun terorisme."

Sesi talkshow tersebut juga mengungkap temuan Densus 88 AT Polri mengenai pemanfaatan ruang digital oleh kelompok ekstremisme untuk menyasar remaja. Kegiatan diakhiri dengan deklarasi bersama anti intoleransi dan radikalisme yang diikuti oleh perwakilan siswa, guru, serta orang tua siswa di Provinsi Bali.