Luhut Binsar Pandjaitan Buka Peluang Reformasi Bea Cukai Pakai AI

Penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI berpeluang besar mendominasi reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di tengah rencana pembentukan badan ekspor komoditas baru. Wacana perombakan instansi tersebut mencuat menyusul instruksi tegas dari Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta pencopotan pimpinan otoritas kepabeanan itu jika gagal melakukan perbaikan kinerja secara cepat, sebagaimana dilansir dari Money pada Senin (25/5/2026).

"Kalau memang nanti tidak perlu, ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai. Atau, tugasnya Bea Cukai ada, tetapi semua tugasnya AI," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) setelah menghadiri Seminar ASEAN Regional Economics Outlook and Fiscal Policy pada Senin (25/5/2026).

Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai mendesak karena saat ini menjadi mitra krusial di seluruh sektor. Dicontohkan olehnya, negara China bahkan telah meniadakan puluhan program studi, termasuk jurusan dengan reputasi baik seperti metalurgi, demi mengalihkan fokus penuh pada pengembangan kecerdasan buatan.

"Metalurgi yang kita dulu bangga-banggakan, dihilangkan. Saya kaget dengarnya, kenapa? Mereka fokus pake AI," imbuh Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Langkah perombakan struktural dan sistem di tubuh Bea Cukai dinilai sangat mungkin direalisasikan seiring dengan kehadiran Danantara Sumberdaya.

"Ya nanti saya pikir, mau apa Bea Cukai, apa perlu ada reformasi? Ya kenapa tidak kalau nanti ada badan ini (Danantara Sumberdaya)," terang Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Implementasi digitalisasi berbasis AI dipercaya mampu mentransformasi pelaporan aktivitas ekspor serta impor menjadi jauh lebih transparan sekaligus meminimalkan celah manipulasi data.

"Karena itu tidak bisa dibohongi, yang intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang," ungkap Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Interaksi langsung antarindividu dianggap masih menyimpan potensi pelanggaran dan masalah, meskipun komitmen kerja telah diperkuat melalui kesepakatan pakta integritas. Pembangunan ekosistem digital baru ini diharapkan dapat menekan angka kecurangan sekaligus mendongkrak realisasi penerimaan negara.

Merespons situasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Tindakan tegas berupa pergantian jabatan akan langsung dieksekusi begitu ada instruksi resmi dari kepala negara.

“Tadi kalau kerjanya enggak benar disuruh copot saja? Nanti kita lihat deh. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya enggak bisa lari dari perintah, tapi saya cek dulu ya,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Desakan perbaikan instansi ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Paripurna DPR RI. Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Keuangan agar bertindak responsif dan mengambil langkah konkret jika jajaran pimpinan dinilai lambat dalam membenahi kualitas pelayanan publik.

“Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” kata Prabowo Subianto, Presiden RI.