Malaysia Protes Keras Norwegia Terkait Pembatalan Lisensi Rudal Naval

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melayangkan protes keras terhadap pemerintah Norwegia pada Kamis, 14 Mei 2026, setelah Oslo secara sepihak membatalkan lisensi ekspor sistem rudal Naval Strike Missile (NSM). Keputusan mendadak ini mengganggu program modernisasi kapal kombat litoral (LCS) Angkatan Laut Kerajaan Malaysia.

Anwar mengungkapkan keberatan mendalam tersebut secara langsung melalui sambungan telepon kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre. Pembatalan ini terjadi hanya beberapa hari sebelum jadwal pengiriman komponen peluncur dan sistem rudal yang seharusnya tiba pada Maret lalu.

"Malaysia telah menghormati setiap kewajiban berdasarkan kontrak ini sejak 2018: dengan cermat, setia, dan tanpa keraguan," tegas Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Kekecewaan pemimpin Malaysia ini muncul karena merasa kerja sama yang telah dijalin lama tidak dihargai oleh pihak Norwegia. Ia mempertanyakan kredibilitas pemasok pertahanan Eropa jika perjanjian yang telah ditandatangani dapat dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang kuat.

"Norwegia, tampaknya, tidak merasa terdorong untuk memberikan kesopanan dan demonstrasi itikad baik yang sama kepada kami," lanjut Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Dalam pernyataan resminya, Anwar mengingatkan bahwa langkah Oslo tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kesiapan operasional pertahanan Malaysia. Hal ini juga dinilai dapat memengaruhi keseimbangan stabilitas keamanan di kawasan regional.

"Kontrak yang ditandatangani adalah instrumen yang sakral. Itu bukan konfeti yang akan disebarkan dengan cara yang begitu berubah-ubah," ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Ia juga memberikan peringatan kepada para mitra strategis lainnya mengenai risiko bekerja sama dengan pihak yang tidak konsisten. Kepercayaan terhadap pemasok alutsista asal Eropa menjadi taruhannya dalam insiden diplomatik ini.

"Jika pemasok pertahanan Eropa merasa memiliki hak untuk mengingkari janji dengan impunitas, nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang begitu saja," pungkas Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin menambahkan bahwa pemerintah telah membayar hampir 95 persen dari total nilai kontrak saat Oslo memblokir pengiriman. Kontrak asli tahun 2018 dengan Kongsberg Defence & Aerospace AS bernilai 124 juta euro untuk mempersenjatai enam unit kapal LCS.

Khaled menyatakan bahwa Malaysia kini sedang menghitung kerugian untuk mengajukan klaim kompensasi dan mempertimbangkan langkah hukum atas pelanggaran kontrak. Meskipun tanpa sistem rudal NSM, proyek pembangunan kapal LCS akan tetap dilanjutkan sesuai jadwal sembari mencari alternatif sistem senjata lain yang kompatibel.