Mardani Ali Sera Tegaskan PKS Tolak Proyek Selama Jadi Oposisi

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS Mardani Ali Sera menegaskan partainya tidak pernah mengambil proyek pemerintah saat menjadi oposisi selama 10 tahun era Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis (21/5/2026) merespons pidato Presiden Prabowo Subianto terkait latar belakang politik pemenang tender.

Penegasan mengenai sikap politik PKS tersebut dilansir dari Detikcom. Mardani menyatakan bahwa keputusan mengenai pelaksanaan proyek serta tender yang dikerjakan oleh pemerintah seharusnya dilakukan secara profesional tanpa intervensi politik.

"Pertama, baiknya semua proyek dilakukan secara profesional," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Anggota Komisi II DPR RI ini menilai bahwa keterlibatan partai politik dalam pelaksanaan pembangunan dapat mengaburkan fungsi kontrol. Menurutnya, entitas politik seharusnya menahan diri agar tidak ikut campur dalam urusan proyek negara.

"Kedua, entitas politik sebaiknya tidak cawe-cawe pada proses pembangunan. Keterlibatan entitas politik dalam proyek bisa mempersulit prinsip pengawasan dan pemberian sanksi wan prestasi," ujar Mardani.

Pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap keterbukaan yang ditunjukkan oleh Kepala Negara mengenai dinamika di balik penentuan pemenang tender proyek pemerintah.

"Ketiga, bravo pada Presiden yang berani membuka proses di balik tabir," tambahnya.

Lebih lanjut, Mardani menguraikan bahwa langkah PKS menjauhi proyek negara bertujuan untuk membangun sistem yang adil. Upaya tersebut diambil agar fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan berjalan objektif.

"PKS tidak terlibat dalam proyek. PKS ingin ada profesionalisme dan merit sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," kata Mardani menjadwalkan alasan tak mengambil proyek saat menjadi oposisi.

Sikap PKS ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, Prabowo mengaku pernah menginstruksikan para menteri untuk tetap meloloskan pihak berlatar belakang PDIP yang memenangi tender proyek.

"Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu katakan, menteri-menteri minta petunjuk, 'Pak ini bagaimana, Pak, ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP', benar? Ayo, Menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah, kalau dia menang, dia menang saja, jangan kita lihat latar belakangnya," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut meniru sikap Megawati Soekarnoputri yang pernah membantunya di sektor ekonomi saat dirinya berada di luar pemerintahan.

"Tenang saja, karena waktu saya nggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Nggak, saya mau terbuka, saya nggak berkuasa waktu itu, alias luntang-lantung lah, Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan 'kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan'. Saya sekarang ikuti contoh beliau," ujar dia.

Selain membahas soal tender, Prabowo juga menyampaikan rasa hormat terhadap pilihan politik PDIP. Saat ini, PDIP menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang memilih berada di luar koalisi pemerintahan.

"Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu, democracy kita perlu check and balances. Saya paham dan mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah," ucapnya.

Prabowo menambahkan bahwa keberadaan pihak penyeimbang di parlemen sangat dibutuhkan untuk menjaga iklim demokrasi, meskipun dirinya mengutamakan semangat gotong royong antarpartai.

"Saya mengerti itu, sebenernya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita, memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik, setiap pemimpin harus mau dikritik," imbuhnya.