MAS Perketat Kebijakan Moneter Singapura Hadapi Risiko Inflasi 2026

Otoritas Moneter Singapura (MAS) resmi memperketat kebijakan moneter pada Selasa (14/4/2026) untuk memitigasi risiko inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan laju apresiasi nilai tukar efektif nominal dolar Singapura atau S$NEER.

Dilansir dari Money, penyesuaian ini menyasar kemiringan atau slope pita kebijakan agar nilai tukar mata uang Singapura menguat lebih cepat terhadap mitra dagang. Meski demikian, MAS tetap mempertahankan titik tengah serta lebar pita kebijakan pada level saat ini.

Keputusan pre-emptive ini diambil setelah melihat tren inflasi inti Singapura yang mulai merangkak naik pada awal 2026. Tekanan harga tersebut dipicu oleh gangguan pasokan energi global serta meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Data terbaru menunjukkan MAS telah merevisi proyeksi inflasi inti tahun 2026 menjadi kisaran 1,5 hingga 2,5 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya yang berada di level 0,5 sampai 1,5 persen.

"MAS berada dalam posisi yang tepat untuk merespons secara efektif setiap risiko terhadap stabilitas harga jangka menengah dan akan terus memantau perkembangan ekonomi secara cermat di tengah ketidakpastian lingkungan eksternal," kata MAS.

Berbeda dengan bank sentral negara lain, Singapura menggunakan nilai tukar sebagai instrumen utama karena struktur ekonominya yang sangat terbuka terhadap perdagangan. Penguatan dolar Singapura diharapkan mampu menurunkan biaya impor barang konsumsi domestik secara langsung.

Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Singapura tercatat tumbuh 4,6 persen secara tahunan pada kuartal I 2026. Namun, produk domestik bruto tersebut sempat mengalami kontraksi 0,3 persen dibandingkan kuartal sebelumnya akibat tekanan eksternal.

Selain kebijakan moneter, Pemerintah Singapura mengalokasikan dana lebih dari 1 miliar dolar Singapura atau sekitar Rp 13,07 triliun. Investasi besar tersebut ditujukan untuk pengembangan riset kecerdasan buatan publik hingga tahun 2030 mendatang.