2 hari yang lalu
Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman (MBS) melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden China Xi Jinping pada Senin (20/4) guna merespons eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Dialog tingkat tinggi ini memfokuskan perhatian pada pemulihan keamanan jalur perdagangan vital dan stabilitas ekonomi internasional.
Sebagaimana dilansir dari Detikcom melalui laporan Saudi Press Agency (SPA) pada Selasa (21/4/2026), kedua pemimpin negara tersebut berdiskusi mendalam mengenai kondisi geopolitik terkini yang sedang bergejolak. Dampak keamanan serta risiko ekonomi regional menjadi poin utama dalam agenda pembicaraan telepon tersebut.
"Keduanya juga membahas upaya-upaya untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut, khususnya mengenai keamanan maritim dan implikasi ekonominya, serta dampaknya terhadap pasokan global yang vital," sebut SPA dalam laporannya.
Laporan dari kantor berita resmi Saudi tersebut menekankan bahwa normalisasi jalur laut menjadi prioritas bagi kedua negara untuk mengamankan aliran distribusi sumber daya. Upaya deeskalasi ini dipandang penting mengingat posisi strategis kawasan dalam rantai pasok global.
"Keduanya membahas perkembangan terkini di kawasan tersebut dan dampaknya terhadap keamanan dan ekonomi regional dan internasional," lapor SPA.
Diskusi beralih pada situasi di Selat Hormuz yang saat ini terancam oleh perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Presiden Xi Jinping memberikan penekanan khusus pada pentingnya menjaga kelancaran lalu lintas di jalur perairan yang menjadi urat nadi energi dunia tersebut.
"Navigasi normal melalui Selat Hormuz harus dipertahankan, hal ini demi kepentingan bersama negara-negara di kawasan dan komunitas internasional," cetus Xi saat berbicara kepada MBS, seperti dikutip televisi pemerintah CCTV.
Pemerintah China memiliki kepentingan besar karena statusnya sebagai mitra dagang utama negara-negara Teluk sekaligus pembeli minyak terbesar dari Iran. Sebagian besar komoditas tersebut bergantung sepenuhnya pada akses terbuka di Selat Hormuz.
Kondisi di lapangan menunjukkan aktivitas pelintasan telah terganggu secara efektif oleh Iran sejak konflik bersenjata pecah pada akhir Februari lalu. Merespons hal itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sejak pekan lalu untuk memaksa pembukaan kembali selat.
Beijing secara tegas mengkritik langkah blokade yang diambil oleh Washington tersebut. Otoritas China menilai tindakan militer Amerika Serikat di sekitar pelabuhan Iran tersebut merupakan kebijakan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
Di sisi lain, Trump tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan tekanan militer terhadap Teheran. Ia menegaskan bahwa sanksi berupa blokade laut tersebut akan terus berlangsung hingga tercapai kesepakatan baru dengan pemerintah Iran.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·