Megawati Soekarnoputri Terima Kunjungan Diplomat Irak Bahas Geopolitik

Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Irak untuk Indonesia, Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy, di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/4). Pertemuan tersebut membahas dinamika terkini di kawasan Timur Tengah serta penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Irak.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, Megawati didampingi oleh sejumlah petinggi PDI Perjuangan, termasuk Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Eriko Sotarduga. Pihak Kedutaan Besar Irak mengapresiasi sejarah panjang hubungan kedua negara yang telah terjalin sejak tahun 1950, termasuk dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Dalam dialog tersebut, Al-Khalidy menyinggung dokumentasi bersejarah mengenai kunjungan Presiden Soekarno ke Baghdad pada tahun 1961 silam.

"Kami masih menyimpan film dokumenter kunjungan bersejarah tersebut," kata Al-Khalidy, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Irak untuk Indonesia.

Diplomat Irak tersebut kemudian menekankan pentingnya menjaga kehangatan hubungan diplomatik yang kini telah memasuki usia ke-76 tahun.

"Hubungan Indonesia dan Irak sudah masuk tahun ke-76, kami terus berharap tetap kuat dan hangat, kami juga tahu sikap Ibu Megawati saat menjadi presiden yang menolak serangan terhadap Irak tahun 2003," ujar Al-Khalidy, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Irak untuk Indonesia.

Mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah saat ini, Al-Khalidy menegaskan posisi resmi negaranya yang mengecam tindakan militer di wilayah tersebut.

"Pemerintah kami secara resmi mengutuk serangan AS dan Israel ke Iran, namun juga mengutuk serangan balasan Iran terhadap negara-negara tetangganya. Kami menolak perang ini, kami menjunjung tinggi mekanisme dialog, negoisasi dan perdamaian," tegas Al-Khalidy, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Irak untuk Indonesia.

Apresiasi juga disampaikan oleh Al-Khalidy terkait visi geopolitik Bung Karno mengenai perlunya perubahan besar pada organisasi dunia.

"Ternyata Bung Karno sudah melontarkan ide reformasi PBB di tahun 1960 melalui pidatonya, jauh sebelum pembahasan masalah reformasi PBB yang ramai dibahas sejak tahun 1993," kata Al-Khalidy, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Irak untuk Indonesia.

Megawati Soekarnoputri merespons dengan menegaskan kembali prinsip kedaulatan negara dan penolakannya terhadap aksi agresi militer asing.

"Saya ini berteman dengan George W Bush, Presiden AS saat itu, tapi sikap politik kami berbeda, saya menolak serangan AS terhadap Irak tahun 2003 saat saya masih Presiden Indonesia," kata Megawati, Presiden ke-5 Republik Indonesia.

Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut juga mengklarifikasi posisi Indonesia terhadap isu terorisme global saat ia menjabat sebagai kepala negara.

"Saya presiden pertama yang datang ke AS setelah peristiwa 11 September bertemu Presiden Bush menyampaikan simpati saya dan mengutuk terorisme, tapi saya juga menyampaikan penolakan saya mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam," tegas Megawati, Presiden ke-5 Republik Indonesia.

Diskusi tersebut diakhiri dengan pembahasan mengenai Dasa Sila Bandung dan pidato bersejarah 'To Build the World Anew'. Megawati menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi Gerakan Non-Blok yang tetap relevan untuk mempromosikan perdamaian dunia dan reformasi lembaga internasional saat ini.