Mendag Akui Harga Minyak Goreng Terkerek Imbas Kenaikan Biaya Kemasan

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengonfirmasi adanya kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik, mulai dari jenis curah, MinyaKita, hingga minyak goreng premium.

Kenaikan ini dipicu oleh terhambatnya pasokan plastik yang menjadi bahan baku utama kemasan produk tersebut.

Meski terjadi fluktuasi harga, Budi memastikan bahwa stok minyak goreng secara nasional tetap dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Nah tadi kami sudah komunikasi dengan para produsen yang pada prinsipnya stok barang ada tidak ada masalah. Jadi ketersediaan pasokan ada, memang kenaikan harga minyak goreng salah satu imbasnya karena harga plastik," ujar Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (21/4).

Menyikapi persoalan tersebut, Budi menegaskan bahwa pemerintah terus bergerak cepat untuk mengamankan pasokan bahan baku plastik, terutama naphtha.

Ia rutin melakukan koordinasi dengan para pelaku industri plastik guna memastikan proses produksi tetap berjalan meskipun jalur logistik global sedang terganggu.

"Ya pada prinsipnya produksi plastik tetap jalan terus dengan impor bahan baku yang terus kita usahakan supaya tercukupi. Jadi mudah mudahan semua bisa selesai," tuturnya.

Budi menambahkan bahwa pemerintah telah berhasil mengamankan sumber pasokan naphtha baru dari beberapa negara. Pengiriman tersebut saat ini sedang dalam perjalanan dan diharapkan segera tiba di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri kemasan dalam waktu dekat.

Kenaikan harga ini sejalan dengan peringatan dari Indonesia Packaging Federation atau IPF. Direktur Eksekutif IPF Henky Wibawa menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga bahan baku kemasan hingga mencapai 40 persen.

"Kondisi ini merupakan dampak perang di mana arus pasokan terganggu. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk industri kemasan," ungkap Henky.

Henky berharap adanya kolaborasi dan inovasi antara produsen kemasan dengan pemilik merek dagang untuk mencari solusi alternatif di tengah tingginya biaya produksi. Hal ini dinilai penting agar dampak kenaikan harga kemasan tidak semakin membebani daya beli konsumen di sektor pangan.