Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menargetkan program revitalisasi menyasar 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dari jenjang TK hingga SLTA pada tahun 2026. Rencana tersebut disampaikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14 triliun yang telah disetujui DPR untuk merevitalisasi 11.744 sekolah, ditambah rencana perluasan untuk 60.000 sekolah lainnya. Langkah ini diambil setelah program serupa sukses terlaksana 100 persen pada 16.167 sekolah di tahun 2025.
"Tadi kami sampaikan kepada Beliau bahwa revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100% untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia," kata Mu'ti kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Mendikdasmen menjelaskan bahwa perluasan jangkauan sasaran perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh tanah air akan digenjot sepanjang tahun ini.
"Dan tahun ini kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR Rp 14 triliun, itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan. Dan Insyaallah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia semua jenjang, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA," lanjut Mu'ti, Mendikdasmen.
Proyek perbaikan ini menerapkan sistem swakelola yang dikerjakan langsung oleh masing-masing sekolah, sehingga tidak hanya berfokus pada mutu pendidikan tetapi juga memberikan dampak ekonomi lokal secara masif.
"Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah mereka yang mengerjakan revitalisasi ini, untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan," ujar Mu'ti, Mendikdasmen.
Hingga saat ini, pelaksanaan program revitalisasi untuk periode tahun 2026 dilaporkan telah berjalan sebesar 70 persen dari target. Mu'ti menegaskan perbaikan ini sangat memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
"Mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu baik sekolah negeri maupun swasta dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia," ujar Mu'ti, Mendikdasmen.
10 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·