Menpar pantau pelaksanaan RIDPN Raja Ampat 2024-2044

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044.

"Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan," kata Widiyanti dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dalam rapat Forum Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Sorong, Senin (11/5), Widiyanti mengatakan pertemuan itu bertujuan menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kedaulatan pariwisata berkualitas sebagai arah besar pengembangan pariwisata Raja Ampat.

Baca juga: Wamenpar sebut peran perempuan untuk jaga ketahanan pariwisata

Baca juga: WIA 2026 jaring sosok inspiratif penggerak pariwisata daerah

Koordinasi bersama Pemerintah Daerah merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan nyata di lapangan. Mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan.

"Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism. Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam," ucap dia.

Dari hasil evaluasi lapangan, dia mengidentifikasi beberapa titik krusial yang memerlukan intervensi bersama. Di antaranya pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta penataan lalu lintas kapal wisata.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji penambahan mooring buoy (pelampung tambat) sebagai solusi mitigasi utama untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal.

"Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti,” ujarnya.

Selain itu, Widiyanti menyoroti isu manajemen daya dukung dan risiko overtourism. Rencana penambahan frekuensi penerbangan ke Sorong guna meningkatkan devisa dinilai sering kali berbenturan dengan batas kemampuan alam dalam menerima wisatawan.

Ia mengingatkan bahwa status Raja Ampat sebagai "Surga Terakhir di Bumi" membawa tanggung jawab besar bagi aparatur pemerintah untuk mengedepankan etika lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.

"Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam," ujar Widiyanti

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa Raja Ampat merupakan satu dari sedikit tempat di dunia yang menyandang dua gelar UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve.

Raja Ampat juga sukses mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.

“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” kata Nausrau.

Meski demikian, Nausrau juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi pelaku industri lokal. Seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kurangnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, belum adanya transportasi antar-pulau yang teratur dengan tarif terjangkau, dan kurangnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit untuk memperkuat konektivitas di pulau-pulau terpencil.

Nausrau juga mendorong penguatan pendampingan dari Kementerian Pariwisata dalam proses revalidasi Raja Ampat oleh tim asesor UNESCO yang dijadwalkan pada Agustus 2026.

Baca juga: Upaya Kemenpar jaga kelestarian komodo secara berkelanjutan

Baca juga: Kemenpar: Pelestarian komodo secara ex situ perlu dirancang matang

Baca juga: Kemenpar nilai pembatasan kunjungan ke TN Komodo sesuai UU RI

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.