Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berkontribusi memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan perolehan devisa negara.
"Peningkatan ekspor CPO turut memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional secara keseluruhan," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Dia menyampaikan hal itu, seiring penegasan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus mengambil kendali penuh atas komoditas strategis nasional, terutama kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia di tingkat global.
Sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia dinilai tidak boleh lagi berada pada posisi mengikuti penentuan harga yang ditetapkan pihak luar.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu (20/5).
Presiden menyoroti ironi yang selama ini terjadi. Indonesia menjadi penghasil kelapa sawit terbesar dunia, namun mekanisme harga global justru banyak dipengaruhi pasar dan negara lain.
Baca juga: Kementan awasi perusahaan sawit hadapi El Nino demi jaga produksi
“Saudara-saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” tegas Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, kondisi tersebut harus segera diubah. Indonesia harus berani menentukan nilai atas komoditas yang dihasilkan sendiri.
Pernyataan itu menjadi pesan kuat bahwa pemerintah ingin mengubah paradigma lama, dari sekadar penjual bahan mentah menjadi negara yang memiliki posisi tawar dan kendali atas komoditas strategis nasional.
Arah kebijakan tersebut tidak hanya berlaku pada sawit, tetapi seluruh sumber daya strategis Indonesia yang harus dikelola berdasarkan kepentingan nasional.
Kepala Negara juga menegaskan sumber daya alam Indonesia bukan semata barang dagangan, tetapi aset bangsa yang harus dijaga nilainya untuk generasi mendatang.
Atas hal itu, Mentan Amran mengatakan kelapa sawit memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Komoditas itu tidak hanya menopang devisa negara, tetapi juga menjadi sumber penghidupan jutaan petani, pekerja, pelaku usaha, serta penggerak ekonomi daerah.
Baca juga: Mentan tegaskan terus berantas mafia pangan demi lindungi petani RI
Indonesia tercatat sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar dunia. Pada 2025, devisa ekspor minyak sawit mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp391 triliun.
Besarnya kontribusi tersebut menjadikan sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan penguatan neraca ekspor Indonesia.
Dari sisi produksi, industri sawit nasional juga terus menunjukkan performa kuat. Total produksi sawit Indonesia saat ini mencapai sekitar 56 juta ton, sementara total ekspor berbagai bentuk olahan sawit menembus 32 juta ton.
Angka tersebut menurut Amran, memperlihatkan dominasi Indonesia dalam rantai pasok global minyak sawit sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama dunia
Senada dengan Presiden dan Mentan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai momentum saat ini menjadi titik penting untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia atas komoditas nasional.
Menurut Sudaryono, selama bertahun-tahun Indonesia justru berada dalam posisi menerima harga atas hasil bumi yang diproduksi sendiri.
“Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut aturan luar,” ujarnya.
Baca juga: Kementan siapkan anak muda jadi penggerak pertanian modern Indonesia
Wamentan menegaskan arahan Presiden melalui Kabinet Merah Putih menjadi momentum perubahan besar dalam tata kelola komoditas nasional.
“Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri,” kata Wamentan.
Menurutnya, apabila pasar luar tidak menerima harga yang ditentukan Indonesia, bangsa ini harus berani mengoptimalkan pemanfaatan domestik dan menjaga cadangan sumber daya untuk masa depan.
“Jika asing menolak beli pakai harga kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri. Biarkan sisa tambang tertidur di bawah tanah. Lebih baik begitu ketimbang obral murah,” tegasnya.
Dia menambahkan kekayaan alam Indonesia merupakan titipan untuk generasi mendatang sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijak dan berdaulat.
“Kekayaan alam ini pinjaman masa depan buat anak cucu. Menjaga komoditas pertanian maupun tambang berarti mengamankan kedaulatan bangsa. Mari rapatkan barisan. Kita wujudkan kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Wamentan juga menegaskan Indonesia memiliki hak penuh untuk menentukan arah pengelolaan sumber daya nasional karena bangsa ini adalah pemilik sekaligus penghasil utama berbagai komoditas strategis dunia.
“Kita tuan rumah di tanah sendiri, saatnya tentukan aturan main,” kata Sudaryono.
Baca juga: Pemerintah perkuat pengawasan beras demi cegah praktik mafia pangan
Baca juga: Mentan: Implementasi B50 tak ganggu pasokan minyak goreng
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
48 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·