Menteri Kabinet Bela Keir Starmer Terkait Skandal Peter Mandelson

Sejumlah menteri kabinet Inggris memberikan dukungan penuh kepada Perdana Menteri Keir Starmer pada Ahad (19/04/2026) menyusul desakan mundur dari pihak oposisi. Tekanan terhadap pemimpin Partai Buruh ini menguat setelah muncul skandal terkait penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar Inggris untuk Amerika Serikat yang terhambat masalah verifikasi keamanan.

Menteri Teknologi Liz Kendall menyatakan dukungan pemerintah secara total kepada Starmer meskipun terdapat laporan kekhawatiran dari pejabat keamanan mengenai posisi Mandelson. Dukungan ini muncul saat Starmer bersiap menghadapi sidang parlemen pada Senin esok untuk memberikan penjelasan resmi mengenai kegagalan proses seleksi tersebut sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

Pemerintah berdalih bahwa Starmer tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai hasil verifikasi Mandelson. Kendall menegaskan bahwa tanggung jawab atas ketidaktahuan Downing Street terletak pada pejabat Kementerian Luar Negeri Inggris, Olly Robbins, yang disebut menyetujui penunjukan tanpa melaporkan kegagalan pemeriksaan keamanan.

"Starmer adalah ‘seorang yang berintegritas’," kata Kendall.

Pernyataan Kendall tersebut menekankan keyakinannya bahwa sang Perdana Menteri selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap pengambilan kebijakan strategis.

"Dia adalah sosok yang mampu mengambil keputusan tepat dalam menghadapi masalah-masalah besar yang dihadapi negara ini," kata Kendall.

Senada dengan Kendall, Wakil Perdana Menteri David Lammy memberikan pembelaan melalui media Guardian. Lammy yang menjabat sebagai menteri luar negeri saat penunjukan terjadi, menyatakan keheranannya atas tindakan Robbins yang tidak melaporkan fakta kegagalan seleksi kepada pimpinan pemerintahan.

"Saya sama sekali tidak ragu, mengingat saya mengenal PM, bahwa jika dia tahu Peter Mandelson tidak lolos seleksi, dia tidak akan pernah, sama sekali, menunjuknya sebagai duta besar," kata Lammy.

Di sisi lain, sekutu Olly Robbins menyebut mantan pegawai negeri sipil tersebut sengaja dijadikan sasaran kesalahan oleh pemerintah. Robbins dijadwalkan hadir di hadapan komite urusan luar negeri pada Selasa mendatang guna memaparkan langkah-langkah mitigasi risiko yang telah dilakukan terkait Mandelson.

Kritik tajam datang dari pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, yang menuduh Starmer telah menyesatkan publik dan parlemen. Ia merujuk pada informasi bahwa Kantor Perdana Menteri seharusnya sudah mengetahui masalah verifikasi ini sejak September tahun lalu melalui laporan jurnalis.

"Dia menganggap publik sebagai orang bodoh," kata Kemi Badenoch.

Badenoch menilai situasi ini menunjukkan adanya kemungkinan kebohongan atau ketidakmampuan fatal dalam memimpin negara.

"Kami tahu bahwa Kantor Perdana Menteri telah diberitahu bahwa Mandelson gagal dalam proses verifikasi karena jurnalis memberitahu mereka pada September tahun lalu. Hal ini meninggalkan dua kemungkinan: either Perdana Menteri berbohong atau dia begitu tidak kompeten sehingga tidak layak memimpin negara," kata Badenoch.

Politisi oposisi tersebut menegaskan bahwa integritas pemerintahan saat ini sedang dipertaruhkan akibat skandal tersebut.

"Bagaimanapun juga, posisinya tidak dapat dipertahankan," kata Badenoch.

Pemimpin Partai Liberal Demokrat, Ed Davey, turut menyerukan pengunduran diri Starmer. Davey menilai penunjukan Mandelson merupakan bentuk kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan seorang kepala pemerintahan.

"kesalahan penilaian yang parah dan itulah mengapa kami mengatakan dia harus mundur," kata Ed Davey.

Posisi Starmer kini dianggap rentan mengingat tekanan politik ini terjadi hanya beberapa minggu menjelang pemilihan umum daerah pada 7 Mei mendatang. Jajak pendapat terbaru menunjukkan potensi kekalahan telak bagi Partai Buruh akibat sentimen negatif dari skandal penunjukan duta besar tersebut.