Menteri Ketenagakerjaan Pantau Kabar Potensi PHK 9.000 Karyawan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menanggapi kabar adanya potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan buruh di 10 perusahaan pada Kamis (23/4/2026). Hingga saat ini, pemerintah mengaku belum mengantongi data detail mengenai identitas perusahaan yang dilaporkan akan melakukan efisiensi tersebut.

Dilansir dari Money, koordinasi internal sedang dilakukan guna memvalidasi informasi yang beredar di publik. Menaker menegaskan bahwa laporan resmi mengenai rencana pengurangan tenaga kerja tersebut belum masuk ke meja kementerian meskipun sistem pemantauan dinamika industri terus berjalan.

"Enggak tahu saya bagaimana itu datanya," ujar Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.

Penjelasan lebih lanjut diberikan mengenai infrastruktur pengawasan yang dimiliki pemerintah untuk mendeteksi fluktuasi di berbagai sektor usaha. Namun, laporan spesifik mengenai langkah efisiensi perusahaan yang dimaksud belum terintegrasi dalam sistem kementerian.

Informasi mengenai ancaman kehilangan pekerjaan ini awalnya dipicu oleh pernyataan pihak serikat pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Said Iqbal mengungkapkan terdapat risiko besar yang membayangi para buruh di belasan perusahaan swasta.

“Saat ini tercatat 9.000 berpotensi, berpotensi 9.000 karyawan akan terjadi PHK,” kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada Jumat (17/4/2026).

Said memberikan keterangan bahwa hambatan dari internal serikat pekerja di tingkat perusahaan menjadi alasan identitas perusahaan belum diungkap ke publik. Sektor yang paling terdampak disebut berasal dari industri pengolahan plastik serta manufaktur tekstil.

Tekanan operasional pada kedua bidang ini dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar industri dan kesulitan pengadaan bahan baku dari luar negeri. Konflik geopolitik di Timur Tengah serta penutupan Selat Hormuz menjadi faktor utama yang menghambat arus logistik internasional.

“Susah mendapatkan barang impor, logistik, dan delivery-nya akibat perang, maka bahan baku impor naik tajam,” ujar Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Ketergantungan industri garmen nasional terhadap pasokan dari Amerika Serikat, India, dan Australia memperburuk situasi saat harga bahan baku melambung. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah masih menunggu data rincian dari pihak serikat untuk mengambil langkah mitigasi lebih lanjut.