Menteri Keuangan ASEAN Sambut Usulan ADB Dana Khusus Rp512 Triliun

Para menteri keuangan di seluruh Asia Tenggara menyambut baik proposal dari Asian Development Bank (ADB) untuk membentuk fasilitas pendanaan khusus. Fasilitas ini diperkirakan mencapai US$30 miliar, setara dengan Rp512,8 triliun, yang akan dialokasikan untuk kawasan tersebut.

Persetujuan terhadap usulan ini disampaikan melalui Joint Statement dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada Jumat (10/4/2026). Dana tersebut direncanakan untuk periode 2026–2030, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.

Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung implementasi ASEAN Finance Sectoral Plan 2026–2030. Rencana ini mencakup berbagai inisiatif dan target spesifik guna mencapai tujuan ASEAN Economic Community (AEC) Strategic Plan 2026–2030 dan ASEAN Community Vision (ACV) 2045.

Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk membangun ASEAN yang makmur, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah pada keberlanjutan, transformasi digital, serta peningkatan ketahanan regional terhadap tantangan geopolitik, pandemi, dan bencana.

Akses terhadap fasilitas ini akan dipimpin oleh masing-masing negara anggota dan diselaraskan dengan kepentingan mereka. Hal ini memastikan bahwa pemanfaatan dana sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

“Kami menegaskan bahwa akses terhadap fasilitas tersebut akan dipimpin oleh masing-masing negara anggota dan diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional, kerangka keberlanjutan utang, serta sistem pengelolaan keuangan publik, serta tetap menghindari potensi kerentanan utang yang berlebihan,” demikian bunyi pernyataan bersama itu.

Pertemuan menteri keuangan ASEAN tersebut diselenggarakan secara daring pada Jumat (10/4/2026) di bawah keketuaan Filipina. Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, turut menghadiri pertemuan penting ini.

Agenda pertemuan mencakup pembahasan berbagai kerja sama di bidang keuangan, termasuk pembiayaan infrastruktur, kepabeanan, single window, perpajakan, dan perbendaharaan. Indonesia, sebagai pemilik modal terbesar ASEAN Infrastructure Fund, mendorong pembiayaan infrastruktur yang lebih kompetitif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam unggahan di akun Instagram @menkeuri, menyampaikan pentingnya penguatan kerja sama keuangan di kawasan ASEAN. Menurutnya, hal ini krusial untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Pada kesempatan yang berbeda, menurut laporan Voi.id, Dana Infrastruktur ASEAN (AIF) juga akan memobilisasi lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kawasan. Hal ini akan dilakukan melalui jalur pinjaman kuat pada 2026-2030, mencakup 30 proyek regional senilai US$19,4 miliar (sekitar Rp331,5 triliun).

Selain itu, peluncuran Dana Konektivitas Regional (RCF) untuk Energi juga disambut baik. Dana ini bertujuan mendukung persiapan proyek ASEAN Power Grid (APG) dan keterlibatan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dalam meningkatkan visibilitas AIF.

ADB sebelumnya telah meluncurkan RCF untuk Energi di Asia Tenggara pada 7 April 2026. Dana ini berfungsi membiayai pekerjaan persiapan proyek penting untuk infrastruktur energi dan transmisi lintas batas di dalam ASEAN.

Tujuannya adalah mencapai operasi ASEAN Power Grid yang terintegrasi penuh pada 2045. RCF akan mempercepat persiapan proyek dengan menyediakan bantuan teknis dan hibah pembiayaan.

Pada April 2025, ADB telah berkomitmen hingga US$10 miliar (Rp170,8 triliun) selama 10 tahun ke depan untuk ASEAN Power Grid dan investasi terkait. Komitmen ini bertujuan mempercepat koneksi listrik lintas batas, proyek jaringan listrik nasional, dan inisiatif energi terbarukan yang akan memfasilitasi perdagangan energi di kawasan.