Menteri Keuangan Bantah Alokasi Anggaran Iuran Indonesia untuk Board of Peace

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak menyiapkan alokasi anggaran untuk membayar iuran keanggotaan Board of Peace (BoP) di Jakarta pada Selasa (21/4/2026). Ketiadaan dana tersebut didasari oleh tidak adanya instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Penyediaan dana untuk iuran organisasi yang diusung Amerika Serikat tersebut dipastikan tidak masuk dalam rencana belanja negara. Dilansir dari Money, Bendahara Negara menyebutkan bahwa sejak awal keputusannya, Presiden tidak pernah meminta penyiapan dana iuran.

"Saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden untuk menyediakan uang untuk BoP," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Purbaya menekankan bahwa ketiadaan komitmen pembayaran iuran ini merupakan sikap konsisten dari Kepala Negara. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan kesepakatan finansial apa pun terkait keanggotaan tersebut.

"Sampai sekarang enggak ada komitmen bayar yang saya tahu dari Presiden Prabowo ya. Presiden selalu bilang enggak. Kita belum ada komitmen bayar," ujarnya.

Pemerintah Indonesia lebih memilih untuk memfokuskan kontribusi dalam bentuk pengiriman personel keamanan. Purbaya menegaskan bahwa komitmen tersebut sudah ada sejak awal tanpa melibatkan penggunaan uang negara untuk kepentingan pihak lain.

"Dari hari pertama dia (Presiden Prabowo) komitmen kirim pasukan, tapi enggak ada komitmen bayar. Apalagi uang saya dipakai untuk Israel," ujar Purbaya.

Sebelumnya, kepastian mengenai tidak adanya sumbangan dana juga telah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia membantah kabar mengenai janji pemberian uang senilai 1 miliar dollar AS kepada dewan perdamaian tersebut.

“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa we mau ikut iuran 1 miliar dollar,” ujar Prabowo, dalam diskusi bersama para jurnalis dan pakar, dikutip dari rilis Badan Komunikasi (Bakom) RI pada Sabtu (21/3/2026).

Absennya perwakilan Indonesia dalam pertemuan founding donors pada Februari lalu menjadi bukti bahwa tidak ada komitmen uang yang diberikan kepada Amerika Serikat. Fokus utama Indonesia tetap pada upaya menjaga keamanan di wilayah konflik.

“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ucap Prabowo.

Pemerintah akan terus memantau situasi di wilayah Gaza untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya. Kontribusi lanjutan kemungkinan baru akan dipertimbangkan apabila proses pembangunan kembali wilayah tersebut sudah dapat direalisasikan.