Pemerintah menargetkan pengendalian inflasi pada tahun depan berada di rentang 1,5% hingga 3,5%. Langkah ini ditempuh melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter demi menjaga pasokan serta stabilitas harga komoditas utama, khususnya pangan dan energi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah terus mengantisipasi risiko imported inflation dengan memperkuat koordinasi bersama bank sentral, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas moneter melalui tim pengendalian inflasi juga terus dipertegas. "Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras tanpa menimbulkan crowding out effect sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dapat dijaga untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/6/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi pada Mei 2026 sebelumnya tercatat mencapai 3,08% secara tahunan (year-on-year/yoy). Indeks Harga Konsumen (IHK) bergerak naik dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 111,4 pada Mei 2026.
Realisasi tersebut tercatat lebih tinggi daripada proyeksi konsensus yang memperkirakan inflasi Mei 2026 di angka 2,94% (yoy). Laju ini juga meningkat dibandingkan dengan realisasi inflasi pada April yang berada di posisi 2,42%. Kenaikan harga pada periode tersebut tidak hanya terjadi pada komponen pangan, melainkan merata ke hampir seluruh kelompok pengeluaran. Kondisi ini berlangsung di tengah fluktuasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Data BPS menunjukkan kelompok makanan dan minuman mengalami kenaikan sebesar 4,94%, diikuti sektor transportasi sebesar 2,3%. Kelompok restoran mencatat kenaikan 2,24%, kesehatan 1,70%, pendidikan 1,15%, dan perawatan pribadi melonjak hingga 10,35%. Pemerintah juga merancang sejumlah indikator makroekonomi utama untuk mengawal ketahanan fiskal di samping target inflasi. Parameter ini menjadi acuan dalam penyusunan postur anggaran ke depan.
| 6,5% hingga 7,3% |
| 1,80% hingga maksimal 2,40% |
| 11,82% hingga 12,40% |
| 13,62% hingga 14,80% |
| 5,8% hingga 6,5% |
Target defisit APBN 2027 yang dipatok maksimal 2,40% dari PDB tersebut tercatat lebih rendah. Jika dibandingkan, realisasi defisit APBN 2025 berada di angka 2,92%.
Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5% disiapkan sebagai landasan. Pemerintah membidik angka tersebut sebagai batu loncatan menuju target pertumbuhan 8% pada tahun 2029.
Pada sektor energi, postur fiskal akan ditopang oleh asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang ditetapkan pada kisaran US$70 hingga US$95 per barel. Pemerintah juga menetapkan target lifting minyak bumi sebesar 602.000 hingga 615.000 barel per hari (bpd), serta lifting gas bumi di rentang 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari.
2 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·