Menteri PU Rombak Pejabat akibat Proyek Sekolah Rakyat Lambat

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merombak jajaran pejabat internal kementerian akibat keterlambatan realisasi pembangunan proyek Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari Detik Finance, evaluasi besar-besaran ini diumumkan dalam media briefing di Jakarta pada Jumat (22/5/2026).

Hingga 20 Mei 2026, realisasi pembangunan dari target 93 Sekolah Rakyat baru menyentuh angka 58-59 persen. Padahal, seluruh bangunan tersebut ditargetkan siap digunakan menjelang tahun ajaran baru pada Juli 2026. Lambatnya progres ini membuat Dody menyebutnya sebagai proyek setengah mangkrak.

"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," sebut Dody, Menteri PU.

Penundaan pengerjaan teknis yang seharusnya selesai sejak awal tahun menjadi penyebab utama ketertinggalan target. Dody menyatakan bahwa dirinya terpaksa mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sejumlah pejabat dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang dinilai tidak profesional dalam mengantisipasi kendala lapangan.

"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan," jelas Dody, Menteri PU.

Respons lambat dari jajaran internal terhadap arahan percepatan juga memicu kejengkelan pihak kementerian. Menurut Dody, berbagai instruksi tertulis dan solusi alternatif yang ia sampaikan sebelumnya justru diabaikan oleh para bawahannya.

"Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya.Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan," papar Dody, Menteri PU.

Persoalan administrasi juga memperburuk jadwal pelaksanaan proyek di beberapa wilayah. Pihak kementerian menemukan adanya dokumen kontrak kerja yang mencantumkan tenggat penyelesaian jauh melampaui batas waktu instruksi presiden, yakni pada bulan Juni 2026.

"Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," sebut Dody, Menteri PU.

Perombakan struktural yang dilakukan kini mencakup pergantian posisi dari level Eselon I hingga Kepala Balai guna mempercepat sisa pekerjaan fisik. Meskipun terdapat wilayah dengan progres terendah seperti Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes, Kementerian PU meyakini 88 sekolah akan rampung bulan Juni.